WP Bisa Cabut Permohonan Tax Amnesty Tanpa Kena Denda

Suci Sedya Utami    •    Kamis, 22 Sep 2016 08:41 WIB
tax amnesty
WP Bisa Cabut Permohonan <i>Tax Amnesty</i> Tanpa Kena Denda
Ilustrasi. (FOTO: ANTARA/Sigid Kurniawan)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal merelaksasi beberapa poin dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 118 terkait pelaksanaan Undang-Undang Tax Amnesty.

Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo mengatakan dalam relaksasi tersebut di antaranya, Wajib Pajak (WP) yang sudah terlanjur mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) dapat menarik permohonannya. Dengan keputusan tersebut, pemerintah menjamin akan mengembalikan uang tebusan tanpa pengenaan denda kepada WP.

"Kalau WP merasa tidak perlu ikut tax amnesty karena sudah melaporkan seluruh hartanya di Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak tapi sudah terlanjut menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH), WP berhak mencabut tax amnesty," kata Suryo di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu, 21 September.

Pemerintah, kata dia, sangat menghargai penarikan tax amnesty meski WP sudah mendapatkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak sekali pun. Karena menurut Suryo, program tax amnesty merupakan
sebuah pilihan atau hak bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dia mengatakan, WP dapat mengajukan surat pencabutan tax amnesty. Kemudian Ditjen Pajak akan memprosesnya sesuai aturan. Ia menjamin seluruh uang tebusan yang sudah dibayarkan WP akan dikembalikan tanpa ada pungutan denda atau sanksi.

"Jadi kalau WP sudah mendapatkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak sekali pun bisa mencabutnya, dipersilakan. Kami hargai keputusan tersebut. Kalau sudah mengajukan surat pencabutan tax amnesty, nanti diproses. Tidak akan kena denda, dan kami akan kembalikan semuanya. Jadi sama seperti WP kelebihan bayar uang tebusan atau pajak, pasti kami kembalikan (restitusi)," papar Suryo.

Selain itu, Pemerintah memberikan tambahan batas waktu pelaporan posisi investasi bagi wajib pajak luar negeri yang telah merepatriasi dananya dan menyampaikan hartanya dari semula enam bulan menjadi satu tahun atau bisa terjadi juga paling lambat dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan.

"Dalam PMK tersebut, setiap enam bulan wajib pajak harus lapor ke Ditjen Pajak mengenai posisi investasi atau harta yang dilaporkan dalam surat pernyataan harta (SPH). Tapi nantinya bisa juga pas sampaikan SPT tahunan PPh yang bersangkutan dapat sampai laporan tentang posisi harta atau investasi harta yang ia miliki," tutur dia.

Lebih jauh, lanjut Suryo, wajib pajak yang ikut tax amnesty dengan jumlah harta dan utang kurang dari 20 item boleh menyampaikan SPH dengan tak menggunakan softcopy, atau dengan kata lain cukup memberikan hardcopy.

"Kalau sekarang kewajiban seluruh WP sampaikan dokumentasi kelengkapan SPH dengan hardcopy dan softcopy. Kami berpikir bahwa untuk fasilitasi WP yang mungkin tidak dapat melakukan akses komputer lah paling tidak," jelas Suryo.


(AHL)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

1 month Ago

Republik Sentilan Sentilun malam ini bertema "Pascareshuffle Mau Apa?" menghadirkan A…

BERITA LAINNYA