KPP Tanjung Pandan Terus Berinovasi Layanan Tingkatkan Kepatuhan Pajak

Suci Sedya Utami    •    Selasa, 18 Apr 2017 14:27 WIB
pajak
KPP Tanjung Pandan Terus Berinovasi Layanan Tingkatkan Kepatuhan Pajak
Suasana di dalam KPP Pratama Tanjung Pandan (Foto: MTVN/Suci Sedya Utami)

Metrotvnews.com, Belitung: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Pandan menjadi salah percontohan yang melayani pelayanan prima kepada para wajib pajak di Indonesia. Kantor pelayanan pajak yang terletak di Belitung ini banyak menciptakan inovasi guna mempermudah para wajib pajak mendapatkan informasi pajak yang dibutuhkan.

Kepala KPP Tanjung Pandan Fadjar Julianto menjelaskan, sebenarnya dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Pusat sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan. Namun, setiap kantor pelayanan juga punya inovasi tersendiri untuk menjaring wajib pajak agar paham pada pajak dan berdampak terhadap peningkatan kepatuhan.

"Banyak kantor lakukan inovasi untuk memperlancar kerja kita dan mendorong wajib pajak dilayani dengan baik sehingga berujung pada kepatuhan," kata Fadjar, di KPP Tanjung Pandan, Belitung, Selasa 18 April 2017.

Lebih lanjut, Fadjar membeberkan berbagai inovasi tersebut yakni mulai dari Beripat atau berita terpadu, sebuah aplikasi berbasis web yang dibuat untuk memberikan peringatan bagi fiskus untuk menyelesaikan produk hukum sebelum jatuh tempo.



Layanan tersebut mempermudah wajib pajak dan pihak terkait untuk melakukan pelacakan status penerimaan dan penyelesaian produk hukum. Cara kerjanya, kata Fadjar, saat wajib pajak mengajukan permohonan seperti pengajuan SPT maka nanti fiskus secara langsung akan mengirimkan notifikasi bahwa permohonan yang disampaikan sudah diterima dan diperkirakan akan diselesaikan dalam sekian hari.

Ketika sudah selesai maka akan ada notifikasi lagi yang memberitahukan bahwa permohonan telah selesai. Dengan adanya produk Beripat ini membuat peringatan bagi fiskus untuk menyelesaikan dengan waktu yang ditentukan. "Kalau meleset dari target waktu, wajib pajak bisa saja komplain," tutur dia.

Selain itu, ada juga layanan TOP atau layanan Tanya Orang Pajak, sebuah layanan berbasis aplikasi whatsapp group. Bagi wajib pajak dalam jangkauan pelayanan KPP ini bisa bergabung dan bertanya seputar pajak di dalam grup. Nantinya admin akan membalasnya secara jalur pribadi (japri). Jika tak mau berlama-lama di dalam grup, wajib pajak bisa keluar dari sesuai dengan kepentingannya.


Suasana KPP Pratama Tanjung Pandan (Foto: MTVN/Suci Sedya Utami)


Lalu ada lagi layanan BOS atau Billing Order Service, sebuah layanan yang dibuat berbasis SMS. Ketika WP tidak punya nomor billing maka mereka bisa mengirimkan pesan singkat ke 0877-1338-5154 dengan format nama/NPWP/jenis pajak/masa pajak/tahun pajak/jumlah pembayaran.

"Nanti bentuknya kode billing. Ini bagian dari fitur unggulan yang kita buat," kata Fadjar.

Ada juga Tarsius atau Tax Archives Administration Unique System, yang merupakan layanan pengarsipan data WP. Tarsius menjadi wadah dalam menyimpan data WP yang sifatnya rahasia.

Selanjutnya SMS Caster yakni layanan yang dibuat untuk mengomunikasikan pada WP terkait peraturan terbaru, sosialisasi kegiatan sekaligus konfirmasi kehadiran dalam acara. Menurut Fadjar, layanan ini lebih efektif dibanding harus menanyakan konfirmasi melalui surat.

Fadjar mengatakan, dengan hadirnya inovasi layanan tersebut mendorong tingkat kepatuhan pahak relatif cukup baik. "Kepatuhan WP di Sumsel, Bangka, Belitung 82 persen. Artinya masyarakat sudah terbangun budaya lapor pajak, sehingga usaha kami jadi lebih minimal (untuk menyuruh bayar pajak). Sekarang merasa wajib pajak sudah mandiri," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Kasi Pelayanan KPP Tanjung Pandan Punjung Raras mengatakan tingkat kepatuhan WP dalam penyampaian SPT, misalnya, dalam tiga hingga empat tahun terakhir terjadi peningkatan.

Pada 2014 dari 19.915 WP terdaftar, yang lapor SPT sebanyak 14.224; di 2015 dari 18.646 yang lapor 15.447; di 2016 dari 22.112 yang lapor 17.253; dan 2017 dari 16.268 (jumlah berkurang karena ada kenaikan PTKP), yang lapor 14.486. Namun angka ini belum tutup buku karena masih menunggu hingga 21 April untuk akhir laporan SPT WP orang pribadi dan juga WP badan di akhir April.

 


(ABD)