Pemerintah Mempertimbangkan DNI yang jadi Hambatan Investasi Asing

Suci Sedya Utami    •    Kamis, 15 Jun 2017 16:00 WIB
investasi asing
Pemerintah Mempertimbangkan DNI yang jadi Hambatan Investasi Asing
Ilustrasi. (FOTO: ANTARA/Yudhi Mahatma)

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi laporan triwulan perkembangan perekonomian Indonesia edisi Juni 2017 yang diterbitkan Bank Dunia.

Ani mengatakan, bukan hanya menjabarkan mengenai capaian positif, namun juga mengenai tantangan yang akan dihadapi Indonesia ke depan. Salah satunya mengenai penanaman modal asing (FDI) yang masih menemukan hambatan.

Dalam laporan tersebut dikatakan bahwa adanya beberapa area yang masuk dalam daftar negatif investasi (DNI) dan membuat PMA yang masuk ke dalam negeri terhambat.

Merespons hal tersebut, Ani mengatakan pemerintah akan mengkaji rekomendasi ini yang dianggap sebagai suatu hambatan bagi investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia.

"Rekomendasi yang sangat spesifik kan mengenai negatif place yang mungkin harus di-address karena dia bisa jadi salah satu bentuk halangan untuk investasi," kata Ani usai memberi sambutan kunci pada peluncuran laporan Bank Dunia di Energy Building, SCBD, Jakarta Pusat, Kamis 15 Juni 2017.




Dirinya mengatakan akan melihat area-area tersebut. Jika memang area itu memiliki potensi bagi ekonomi Indonesia dan bisa mendatangkan arus modal ke dalam negeri, maka, kata Ani, perlu dipertimbangkan untuk diubah kebijakannya.

"Jika memang potensial bagi ekonomi dan bisa meningkatkan kapasiyas dari sektor tersebut, saya rasa ini adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan secara serius," ujar dia.

Sebelumnya, dalam laporan Bank Dunia dikatakan adanya pembatasan dari penanaman modal asing (PMA) menjadi hambatan bagi arus masuk PMA ke Indonesia. PMA secara langsung belum berkontribusi cukup untuk meningkatkan potensi pertumbuhan Indonesia melalui pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia serta pertumbuhan produktivitas.

"Oleh karena itu pemerintah harus mengevaluasi ulang pembatasan, terutama bagi sektor-sektor yang tercantum di dalam daftar negatif investasi untuk mendorong lebih banyak masuknya PMA," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo A Chaves.


(AHL)