Wajib Pajak Pribadi belum Banyak Tersentuh

   •    Sabtu, 15 Jul 2017 10:37 WIB
pajak
Wajib Pajak Pribadi belum Banyak Tersentuh
Ilustrasi pelapor pajak. (FOTO: MI/MOHAMAD IRFAN)

Metrotvnews.com, Jakarta: Untuk menggenjot penerimaan negara, pemerintah giat meningkatkan pemasukan dari pajak. Namun, kebijakan perpajakan dinilai terlalu mengandalkan sektor sumber daya alam (SDA) dan korporasi sehingga penerimaan pajak masih rendah.

Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menyarankan perpajakan perlu lebih menyasar wajib pajak pribadi sehingga rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) bisa meningkat. Saat ini rasio pajak Indonesia terhadap PDB masih di angka 10,3 persen.

Hal itu masuk kategori rendah jika dibandingkan dengan negara-negara kawasan ASEAN lain seperti Thailand yang mencapai 16,5 persen, Singapura 14 persen, Filipina 12,9 persen, dan Malaysia 16,9 persen.

"Dari kebijakannya kita terlalu bergantung kepada natural resources (SDA) dan korporasi, yang personal income (wajib pajak pribadi) masih rendah. Ini perlu ditingkatkan sehingga kebijakan-kebijakan nanti bisa lebih efektif dan tidak terlalu merugikan perekonomian," ujar Yose pada diskusi bertajuk Tax Policy as Structural Reform di Kantor Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Jumat 14 Juli 2017.

Untuk mencapai hal tersebut, Yose menilai beberapa hal yang perlu dilakukan di antaranya mengkaji ulang tarif pajak, baik kepada korporasi ataupun pribadi. Saat ini, menurut Yose, pajak bagi wajib pajak pribadi sifatnya cenderung mundur.

Ia mencontohkan pajak penghasilan (PPh) final atas penjualan tanah dan bangunan nonsubsidi sangat rendah dari 5 persen menjadi 2,5 persen. Hal itu, menurutnya, semakin memberikan intensif berlebih bagi orang kaya untuk memiliki aset properti.




"Padahal, itu tidak produktif, orang punya rumah 5 sampai 6 hanya untuk diinvestasikan karena pajaknya juga rendah, padahal kalau dilakukan disintensif itu akan orang akan menaruh asetnya ke sektor produktif," tukasnya.

Selain itu, upaya untuk menaikkan penerimaan pajak dari wajib pajak pribadi ialah dengan perbaikan sistem TI (teknologi informasi). Menurutnya, sistem TI pajak di Indonesia masih perlu dibenahi karena belum terintegrasi. Hal lain yang mesti diperbaiki, kata Yose, ialah perbaikan sistem administrasi perpajakan.

Ia menyebut kebijakan self-assessment perlu ditinjau ulang. Sistem tersebut membuat wajib pajak menaksir sendiri kewajiban pajakannya. Untuk itu, hal tersebut perlu diimbangi dengan official assessment atau besaran pajak ditetapkan sepenuhnya oleh aparat pajak sehingga ketika ditagih, wajib pajak pribadi bisa mengoreksi apabila tidak sesuai.

Sandera WP

Hal senada dikatakan ekonom UI Mohamad Ikhsan. Dia menilai jika Indonesia bisa membuat simpel administrasi perpajakan, membuat aturan yang jelas sehingga tidak ada multiinterpretasi, hal itu akan membantu wajib pajak dan ujungnya meningkatkan penerimaan pajak.

Saat ditemui terpisah, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi menargetkan setiap hari kantor pelayanan pajak untuk menegakkan hukum dengan penyanderaan (gijzeling) terhadap wajib pajak (WP) yang menunggak pajak. Hal itu bertujuan mengejar target penerimaan pajak nonmigas dari pos pemeriksaan dan penagihan pajak sebesar Rp79 triliun.

Akan tetapi, Ken memastikan tindakan penegakan hukum itu dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. (Media Indonesia)


(AHL)