Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Dinilai Gagal

Anggi Tondi Martaon    •    Jumat, 07 Jul 2017 15:40 WIB
berita dpr
Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Dinilai Gagal
Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono (Foto:Dok.DPR)

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono kecewa dengan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 yang disampaikan oleh pemerintah. 

Menurut dia, laporan yang disampaikan dalam rapat paripurna pada Kamis, 6 Juni 2017, tidak sedikit pun menyinggung realisasi 14 paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan Presiden Jokowi sejak 2015. 

Bambang menyebutkan, seharusnya pemerintah menjelaskan perkembangan realisasi paket kebijakan eknomi yang diluncurkan kepada masyarakat. “Saya sangat menyayangkan karena laporan pertanggungjawaban yang berupa pokok-pokok RUU pertanggungjawaban APBN Menko Perekonomian tidak menyampaikan kepada kita tentang realisasi 14 paket kebijakan yang sudah diluncurkan Pak Jokowi, Oktober 2015,” kata Bambang dalam keterangan tertulis, Jumat, 7 Juli 2017.

Politikus Gerindra itu menilai, 14 paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah gagal. Dia menganggap, paket kebijakan tidak memberikan dampak yang baik terhadap perekomian nasional.

"Setelah satu tahun paket ekonomi itu meluncur pertumbuhan ekonomi kita bukannya naik tapi malah turun,” ungkap dia.

Dia pun membeberkan beberapa bukti tidak berhasilnya paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan oleh pemerintah. Diantaranya, sektor industri yang mengalami penurunan.

"Ternyata pertumbuhan daripada industri kita bukannya malah naik di 2015. dari 6,1 persen malah turun menjadi 5,7 persen. Bahkan di 2017, itu pertumbuhan industri di bawah 5 persen, hanya 4,9 atau 4,8 persen,” ketus Bambang.

Oleh karena itu, dia mengungkapkan bahwa sudah semestinya ini menjadi perhatian banyak pihak. Menurutnya, paket kebijakan ekonomi hanya dipandang bagus secara teoritis namun tidak secara implementasi. 

“Jadi yang saya sangat sayangkan adalah sosialisasi sudah oke, implementasi nol, hasilnya tidak dievaluasi. Ini yang sangat saya sayangkan, kenapa tidak dijabarkan di Rapat Sidang Paripurna, kemarin. Ini yang sangat saya kritisi kepada pemerintah, ini bukti bahwa pemerintah tidak ada transparansi kepada publik tentang kebijakannya,” jelasnya.

Pada sisa masa jabatan Presiden Jokowi ini, Bambang Haryo mendesak agar pemerintah mampu merealisasikan janji-janji yang diungkapkan pada masa kampanye lalu. Ia juga mendorong kepada pemerintah untuk bertindak transparan terhadap program yang dijalankan sehingga masyarakat bisa mengetahui capaian-capaian yang telah dilakukan.

“Ini bukan saya sebagai oposisi, tetapi saya ingin mendudukkan pemerintah agar transparansi kepada publik dan ada satu ketegasan untuk menjalankan apa yang menjadi visi dan misinya sendiri. Jadi, ini visinya bagus, tetapi realisasinya tidak bagus karena tidak ada ketegasan dari pemerintah pusat,” ujar Bambang.


(ROS)