Usut Persoalan Pajak Wajib Pajak, DJP Bukan Alat Politik

Annisa ayu artanti    •    Minggu, 14 May 2017 10:21 WIB
perpajakan
Usut Persoalan Pajak Wajib Pajak, DJP Bukan Alat Politik
Illustrasi Pajak (ANT,/Andika Wahyu).

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membantah pernah mendapatkan instruksi maupun pesanan dari pihak tertentu untuk mengusut persoalan pajak Wajib Pajak, termasuk di antaranya Fadli Zon.

baca : Namanya Disebut Terkait Suap Pajak, Ini Kata Fadli Zon

Dikutip Antara Minggu 14 Mei 2017, DJP menegaskan bukan alat politik, melainkan institusi penghimpun penerimaan negara yang bekerja berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, baik UU formal dan material.

"Untuk itu, DJP memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak," kata pernyataan resmi DJP.

DJP menegaskan, jika terdapat data atau informasi yang mengindikasikan ketidakpatuhan Wajib Pajak, maka DJP akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut seperti memberikan teguran, himbauan, bahkan sampai melakukan tindakan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan pajak.

Dengan demikian, DJP memastikan prosedur yang dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk Fadli Zon. Menurutnya, kasus Fadli Zon murni berasal dari langkah-langkah pengawasan yang dilaksanakan oleh DJP sendiri.

DJP juga menyampaikan bahwa setiap Wajib Pajak yang telah mengikuti amnesti pajak dan telah melaporkan seluruh hartanya, maka tidak akan dilakukan pemeriksaan atau penyidikan tindak pidana pajak untuk 2015 dan sebelumnya.

"Dengan kata lain, apabila Fadli Zon menyatakan telah mengikuti amnesti pajak, maka seluruh permasalahan pajak dari Wajib Pajak tersebut sudah selesai," kata DJP.


 


(SAW)