Sri Mulyani Tegaskan Komitmen Indonesia dalam Mengatasi Penghindaran Pajak

Suci Sedya Utami    •    Senin, 20 Mar 2017 04:04 WIB
Sri Mulyani Tegaskan Komitmen Indonesia dalam Mengatasi Penghindaran Pajak
Sri Mulyani (AFP PHOTO/PRAKASH SINGH)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Indonesia siap menerapkan kerjasama perpajakan internasional untuk mengatasi penghindaran pajak.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 di Baden-Baden, Jerman.

Dalam keterangan resmi yang diterima Minggu 19 Maret 2017, Ani, begitu ia disapa menegaskan posisi Indonesia dalam implementasi kerjasama pertukaran informasi perpajakan otomatis atau automatic exchange of information (AEOI) dan pelaksanaan prinsip penghindaran base erosion and profit shifting (BEPS) secara menyeluruh.

Para  Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 secara bulat menyepakati agar program AEOI dan BEPS sepenuhnya diimplementasikan bulan September 2017 dan selambat-lambatnya pada bulan September 2018.

Lebih jauh, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pengalaman Indonesia dalam melaksanakan program amnesti pajak (tax amnesty), di mana hasilnya menunjukkan asset yang dideklarasikan sangat besar, sementara asset yang direpatriasi masih relatif kecil. 

Indonesia memandang negara-negara anggota G20 harus bekerja bersama-sama untuk mewujudkan program kerja sama perpajakan internasional yang kuat dan transparan, namun tetap memperhatikan keadilan dan kesiapan seluruh negara yang ingin ikut berpartisipasi di dalamnya.

Dalam hal ini, jangan sampai terjadi negara yang ingin bergabung dalam program AEOI dan BEPS ini kemudian menjadi korban dari program itu sendiri akibat ketidakmampuan negara tersebut menyiapkan diri.

Indonesia berharap dengan implementasi program kerjasama tersebut, maka tidak ada lagi loophole bagi praktek-praktek penghindaran pajak internasional, serta tidak ada lagi negara yang menggunakan perbedaan sistim pajak untuk melakukan inovasi instrumen keuangan yang bertolak belakang dengan semangat BEPS dan AEOI. 

Selain itu, Indonesia juga menyatakan perlunya kerja sama perpajakan yang lebih erat antar negara mitra dagang demi mencegah kebocoran perpajakan yang timbul akibat aliran uang melalui perdagangan internasional.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyampaikan keinginan Indonesia menjadi anggota financial action task force (FATF) dan meminta sokongan penuh dari negara-negara anggota G20.

Keberadaan Indonesia sebagai anggota FATF akan memberikan kontribusi besar kepada dunia dalam pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme (AML/CFT), mengingat posisi Indonesia yang termasuk dalam negara yang strategis di dunia dan mempunyai sistem keuangan yang terbuka. 

Manfaat terhadap domestik juga sangat besar di mana Indonesia dapat mempersiapkan regulasi terkait AML/CFT sejalan dengan standar internasional, dan juga dapat secara aktif berperan dalam membangun standar global terkait AML/CFT.
(SCI)

The Fed Naikkan Suku Bunga AS

The Fed Naikkan Suku Bunga AS

13 hours Ago

Federal Reserve AS atau bank sentral AS pada akhir pertemuan kebijakan dua harinya pada Rabu wa…

BERITA LAINNYA