Menangkap Tantangan Ekonomi di 2018

Desi Angriani, Angga Bratadharma    •    Kamis, 18 Jan 2018 19:06 WIB
pertumbuhan ekonomiekonomi indonesia
Menangkap Tantangan Ekonomi di 2018
Gedung Bappenas (Foto: dokumentasi Setkab)

Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menangkap masih ada sejumlah tantangan ekonomi yang salah satunya inflasi di 2018 yang diperkirakan berada di 3,5 plus minus satu persen. Pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan pihak terkait perlu menggenjot kinerja agar inflasi terus terjaga.

Dalam laporan Bappenas, risiko inflasi dari sisi upside yakni pertumbuhan ekonomi masih di bawah potensialnya yakni 5,1 hingga 5,3 persen, dan efek kebijakan reformasi struktural, termasuk infrastruktur, akan meningkatkan pertumbuhan potensial inflasi ke depan.

"(Perlu ada) perbaikan infrastruktur (yang) memperbaiki logistik dan bisa menurunkan harga, serta koordinasi kebijakan yang lebih baik untuk menekan inflasi, terutama harga bahan makanan," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro, di Jakarta, Kamis, 18 Januari 2018.


Sumber: Bappenas

Tantangan lainnya yakni dari aspek nilai tukar rupiah di 2018 yaitu hadirnya beberapa faktor pendorong depresiasi nilai tukar rupiah. Pertama, adanya normalisasi kebijakan moneter the Fed yang berencana akan melakukan tiga kali kenaikan suku bunga di 2018 dan tiga sampai empat kali kenaikan suku bunga di 2019, dan ada normalisasi neraca keuangan the Fed.

"Selain itu, reformasi pajak Presiden AS Donald Trump akan mempercepat normalisasi jika pertumbuhan ekonomi AS meningkat," ujar Bambang.


Sumber: Bappenas

Kedua, normalisasi kebijakan moneter European Central Bank (ECB) dan Bank of Japan (BoJ) di mana keduanya berencana mengurangi stimulus Quantitative Easing (QE). Ketiga, defisit transaksi berjalan diperkirakan meningkat di 2018 dan di 2019 oleh dua hal yaitu terms of trade yang relatif menurun, dan peningkatan aktivitas domestik yang mendorong impor.

"Keempat, tingkat inflasi domestik yang meningkat seiring dengan beberapa rencana kenaikan administered prices," kata Bambang.


Sumber: Bappenas

Meski demikian, juga ada beberapa faktor pendorong nilai tukar rupiah terapresiasi. Pertama, perbaikan pertumbuhan ekonomi domestik yang didorong oleh reformasi struktural yang berjalan baik akan mendorong arus investasi langsung dan arus modal portofolio masuk.

Kedua, defisit transaksi berjalan cenderung tidak meningkat. Kondisi itu bisa terjadi akibat adanya peningkatan aktivitas global mendorong peningkatan ekspor Indonesia dan harga komoditas yang lebih dari perkiraan dan kenaikan ekspor pariwisata.

Lebih lanjut, Bambang menilai, terdapat faktor lainnya yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan nantinya bisa menekan sejumlah risiko yang bisa datang kapan saja dan di mana saja di sepanjang 2018. Adapun faktor yang dimaksud adalah inovasi generasi milenia sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.


Sumber: Bappenas

Periode bonus demografi dihitung berdasarkan economic support ratio yaitu jumlah tenaga kerja produktif yang menopang setiap 100 orang penduduk. Adapun economic support ratio dapat memberikan gambaran secara lebih efektif potensi penduduk usia produktif yang tersedia untuk dioptimalkan dalam pembangunan.

Puncak bonus demografi pertama diperkirakan terjadi di 2034 dengan kondisi terdapat 60 tenaga kerja produktif untuk mendukung 100 penduduk, angka ketergantungan di bawah 50, dan memberikan kontribusi 0,22 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.


Sumber: Bappenas

Periode Bonus demografi dapat diperpanjang dengan menjaga TFR di angka 2,1 dan menurunkan IMR dengan cepat, dan peningkatan produktivitas. Bonus demografi pertama diikuti dengan bonus demografi kedua melalui investasi dan pengaruh bonus demografi kedua bersifat lebih permanen.

Sedangkan upaya Bappenas untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan dilakukan melalui beberapa langkah yaitu penyediaan lapangan kerja baru, meningkatkan iklim investasi, perbaikan sistem perpajakan, peningkatan produktvitas sektor pertanian, layanan keuangan mikro, ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar, dan lain-lain.


Sumber: Bappenas

Terkait upaya menurunkan ketimpangan, Bappenas siap melakukan penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan dengan integrasi antarprogram dan antarpelaku pembangunan
pengintegrasian pendanaan APBN maupun Non-APBN, dan persiapan pelaksanaan program yang lebih awal.

"Termasuk penguatan perekonomian middle income class melalui peningkatan pelayanan dasar yang mudah diakses, kerja sama asosiasi profesi dan koperasi untuk perluasan cakupan SJSN sektor informal, dan peningkatan layanan usaha mikro dan kecil," pungkas Bambang.

 


(ABD)