Pemerintah tak Turunkan Batas Bawah Omzet Pajak untuk UMKM

Suci Sedya Utami    •    Minggu, 18 Mar 2018 17:00 WIB
perpajakan
Pemerintah tak Turunkan Batas Bawah Omzet Pajak untuk UMKM
Menko Perekonomian Darmin Nasution. MI/PANCA SYURKANI.

Jakarta: Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah hanya akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) tanpa menurunkan batas bawah (threshold) omzet.

Batasan omzet untuk pajak final bagi UMKM masih akan dipertahankan pada angka tak melebihi Rp4,8 miliar sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah (PP) 46 Tahun 2013.

"Kalau ambang batas enggak diubah, yang diubah itu kalau tadinya tarifnya satu persen akan diubah jadi 0,5 persen," kata Darmin di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu, 18 Maret 2018.

Mantan Direktur Jenderal Pajak ini mengatakan keputusan untuk menurunkan tarif pajak UMKM seperti yang diminta Presiden Joko Widodo karena untuk membantu usaha kecil lebih berkembang dan mendorok mereka untuk berekspansi. Selama ini,  tarif satu persen masih dirasa tinggi oleh UMKM.

"Ya artinya dengan omset Rp4,8 miliar mereka masih meminta diturunkan," ujar dia.

Lebih jauh dirinya menambahkan, pihaknya masih akan memfinalkan penurunan tarif ini di level koordinasi dengan menteri teknis, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sebelum nantinya dibawa ke meja Presiden dan ditargetkan revisi PP 46 bisa rampung bulan ini.

"Kita masih harus rapat dua hari lagi, minggu besok lah. Tapi kan dinaikkan lagi ke atas, ke presiden. Namun harus keluar akhir bulan," jelas Darmin.


(SAW)