Sri Mulyani Sebut Ada Anomali di Penurunan Daya Beli

Suci Sedya Utami    •    Rabu, 08 Nov 2017 16:46 WIB
daya beli masyarakat
Sri Mulyani Sebut Ada Anomali di Penurunan Daya Beli
Menkeu Sri Mulyani. MI/Susanto.

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada anomali pada sisi konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat yang tercatat melemah pertumbuhannya ke 4,93 persen di kuartal III.

Dia bilang, sebab data-data yang menjadi indikasi mengalami perbaikan. Seperti inflasi yang saat ini ada di level yang rendah. Jika inflasi rendah menggambarkan harga-harga yang stabil atau tak mengalami kenaikan, seharusnya menjadi nilai positif bagi masyarakat untuk berbelanja. Namun yang terjadi upah riil buruh mengalami penurunan meski adanya inflasi yang rendah.

"Ini ada satu anomali, ini menjadi sesuatu yang perlu dipelajari," kata Ani sapaan akrabnya di kantor pusat DJBC, Rabu 8 November 2017.

Indikasi di sisi lain yakni, dana pihak ketiga (DPK) dari tabungan di atas Rp5 miliar yang mengalami kenaikan yang berarti masyarakat kelas atas yang memiliki kemampuan daya beli memilih untuk menyimpan uangnya di bank.

Ani menerka alasan mereka menahan daya beli, apa karena kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia sehingga mereka memilih wait and see. Namun, kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, di lain sisi, kepercayaan konsumen yang tergambar dari laporan indeks tendensi bisnis (ITB) badan statistik nasional (BPS) masih tinggi dan optimistis. Meski mengalami penurunan, namun angkanya masih di atas 100.

"Jadi ada yang tidak terekam di sini, konsumsi ada, daya beli ada, tapi tidak terekam atau tercatat di sini. Jadi ini yang harus kami perhatikan, kami akan terus melakukan pembahasan," ujar Ani.

Lebih jauh, dirinya menambahkan, pemerintah akan terus memonitoring isu konsumsi. Jika memang unsur inflasi yang menggerus daya beli, maka inflasi akan terus dijaga serendah-rendahnya.

Jika dari sisi pendapatan upah riil yang tentu berhubungan dengan kesempatan kerja, kata Ani, pemerintah akan maksimalkan penggunaan dana APBN dan APBD untuk menciptakan kesempatan kerja.

"Presiden instruksikan agar anggaran yang bisa menciptakan kas yang langsung bisa diterima masyarakat sehingga daya belinya naik apakah itu PKH ataupun melalui dana desa itu harus didesain agar masyarakat bisa langsung menikmati," jelas dia.





(SAW)