BI Resmi Luncurkan Gerbang Pembayaran Nasional

BI Resmi Luncurkan Gerbang Pembayaran Nasional
Suasana peluncuran gerbang pembayaran nasional (Foto: MTVN/Desi Angriani)

Jakarta: Bank Indonesia (BI) meresmikan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) atau National Payment Gateway (NPG) sebagai sistem pembayaran yang terintegrasi di Indonesia. Sistem tersebut terdiri atas standard, switching, dan services untuk menyatukan berbagai sistem pembayaran bank yang berbeda-beda.

Gubernur BI Agus Martowardojo menjelaskan, selama ini sistem pembayaran di Indonesia belum terintegrasi di mana setiap bank mengembangkan sistem pembayaran pribadi yang hanya bisa diproses menggunakan mesin EDC masing-masing.

"Platform yang ada belum terkoneksi satu sama lain sehingga belum mampu interoperate. Ilustrasi paling sederhana adalah dengan mesin ATM dan mesin EDC di supermarket," ujar Agus, dalam sambutannya, di Function Room Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin, 4 Desember 2017.

Sistem tersebut membuat masyarakat harus memiliki banyak kartu dan bank pun juga menyediakan EDC yang berbeda-beda. Hal ini menjadi sangat tidak efesien sehingga diperlukan sistem GPN. "Karena itu GPN ini jadi penting. Sejak digagas 20 tahun lalu, mulai dari cetak birunya pada 1995-1996. Sekarang kita sudah resmikan dan bisa mulai digunakan," tutur dia.



Sasaran utama dari implementasi GPN adalah menciptakan ekosistem pembayaran interkoneksi interoperable dan mampu melakukan transaksi otorisasi kliring  secara domestik. Kemudian untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan menjamin ketersediaan dan integritas guna mendukung efisiensi intermediasi dan efesiensi sistem keuangan.

"GPN jadi tulang punggung untuk program pemerintah sosial nontunai dan transportasi publik serta pengembangan sistem perdagangn berbasis elektronik tentang roadmap e-commerce. BI telah terbitkan GPN yang terdiri dari enam pokok kebijakan," ungkapnya.

Adapun ketentuan mengenai GPN diterbitkan agar infrastruktur, kelembagaan, instrumen, dan mekanisme sistem pembayaran nasional dapat tertata dengan baik. Peraturan GPN antara lain mengatur mengenai syarat-syarat bagi penyelenggara GPN, yaitu lembaga standar, lembaga switching, dan lembaga services. Selain itu, disediakan pula pengaturan bagi lembaga-lembaga yang terhubung dengan GPN.

Hadir dalam peresmian GPN antara lain Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menkominfo Rudiantara

 


(ABD)