Indonesia Bakal Kena Hukuman Jika Membatasi Devisa Bebas

Suci Sedya Utami    •    Sabtu, 26 Nov 2016 11:25 WIB
devisa hasil ekspor
Indonesia Bakal Kena Hukuman Jika Membatasi Devisa Bebas
Ilustrasi. (FOTO: AFP)

Metrotvnews.com, Bogor: Pemerintah tak bisa mengubah atau merevisi rezim devisa bebas untuk tujuan menjaga volatilitas nilai tukar rupiah terjaga.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazaha mengatakan jika itu dilakukan maka Indonesia akan kena hukuman oleh pasar keuangan.

Menurut Suahasil, posisi Indonesia sudah sangat dekat dengan pasar keuangan. Hal ini dikarenakan, sebagian pembiayaan yang dilakukan untuk menutup defisit dari kurangnya penerimaan negara diambil dari pasar keuangan.

Baca: Revisi UU Devisa Bebas akan Jadi Perhatian KSSK

"Itu berarti mereka menaruh kepercayaan pada kita," kata Suahasil dalam pelatihan media keuangan di Hotel Aston Sentul, Jawa Barat, Sabtu (26/11/2016).

Lantas apa bentuk hukumannya? Dia menilai, tak bisa main-main dengan rezim tersebut. Jika dibatasi maka tak akan ada kepercayaan lagi pada negara tersebut. Sehingga investor enggan untuk menaruh dananya. Akibatnya yang tadinya uang mau masuk, bisa-bisa tak jadi masuk.

Suahasil menganalogikan rezim tersebut ketika diubah menjadi devisa terkontrol, misal hari ini tidak boleh beli dolar AS di pasar keuangan, hanya bisa membeli di Bank Indonesia. Maka investor menjadi tak bebas.

Baca: Menko Darmin tak Menampik Rencana Revisi Aturan Devisa Bebas

"Kalau dikontrol, misal dua bulan lalu ada incoming ke Indonesia. Tapi ketika dia tahu kalau enam bulan lagi mau tarik uangnya tapi enggak bisa atau susah keluar. Maka enggak jadi masuk uangnya," ujar dia.

Lebih jauh dia memandang, maka rezim ini ada baiknya dipertahankan. Bukan dengan maksud tidak diregulasi atau direstriksi tapi yang dibutuhkan adalah pengaturan.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan Pemerintah segera menghentikan rezim devisa bebas dengan wacana perubahan sejumlah beleid demi mendongkrak ketahanan ekonomi nasional.

Baca: Rezim Devisa Bebas dan Kesulitan Stabilkan Rupiah

Pemerintah sedang mengkaji ulang kebijakan perdagangan bebas Indonesia dan akan menerapkan sistem devisa seperti yang dilakukan Thailand.

Revisi aturan tersebut dimungkinkan. Pasalnya, selama ini yang membuat uang warga negara Indonesia banyak yang disimpan di luar negeri dikarenakan adanya Undang-Undang Devisa Bebas.

"Harus, semua harus ditengok ulang. Tak usah macam-macam, kita sama dengan Thailand saja. No control, hanya laporan informasi saja," ujar JK.
(AHL)