Ini Isi Revisi Aturan Menteri Keuangan Terkait Dealer Utama

Suci Sedya Utami    •    Rabu, 11 Jan 2017 20:05 WIB
surat berharga negara
Ini Isi Revisi Aturan Menteri Keuangan Terkait <i>Dealer</i> Utama
JP Morgan pernah menjadi dealer SUN Indonesia. AFP PHOTO/Stan HONDA.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (kemenkeu)  telah merevisi peraturan yang mengevaluasi efektivitas dealer utama surat utang negara (SUN) berdasarkan tata kelola yang baik.

Revisi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.08/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama, yang diunduh di laman resmi Kementerian Keuangan, Rabu (11/1/2017).

Sebelumnya, PMK ini pun pernah dilakukan perubahan pertama dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.08/2015.

Adapun pokok-pokok materi perubahan PMK tersebut antara lain memuat:

1. Pasal 5 menyatakan kewenangan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk menerima atau menolak permohonan Bank atau Perusahaan Efek menjadi Dealer Utama dengan mempertimbangan rekam jejak Bank atau Perusahaan Efek yang mengajukan permohonan sebagai calon Dealer Utama, termasuk pengalaman bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, dan/atau efektifitas penerapan sistem Dealer Utama;

2. Pasal 5A menerangkan apabila Dealer Utama melakukan merger, akuisisi, konsolidasi, integrasi dan/atau bentuk restrukturisasi/reorganisasi lainnya, maka Dealer Utama menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Keuangan untuk dapat ditunjuk kembali menjadi Dealer Utama sepanjang tidak terdapat perubahan terkait pemenuhan persyaratan sebagai Dealer Utama;

3. Pasal 7A menegaskan kewajiban Dealer Utama untuk menjaga hubungan kemitraan dengan Pemerintah Rl yang berlandaskan pada asas profesionalitas, integritas, penghindaran benturan kepentingan dan memperhatikan kepentingan NKRI;

4. Pengecualian diberlakukan terhadap Surat Perbendaharaan Negara tenor 3 (tiga) bulan dalam perhitungan kewajiban aktivitas Dealer Utama pada lelang SUN di pasar perdana termaktub dalam Pasal 78.

Dengan penyempurnaan peraturan Dealer Utama tersebut diharapkan peran Dealer Utama dalam pengembangan pasar Surat Utang Negara semakin efektif dan meningkat, termasuk dalam peningkatan likuiditas, efisiensi dan transparansi di pasar sekunder Surat Utang Negara.


(SAW)