Kadin Apresiasi Langkah Pemerintah Bentuk Pokja Kebijakan Ekonomi

Husen Miftahudin    •    Selasa, 28 Jun 2016 19:17 WIB
deregulasi
Kadin Apresiasi Langkah Pemerintah Bentuk Pokja Kebijakan Ekonomi
Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari.

Metrotvnews.com, Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi langkah pemerintah dalam membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan dan Efektivitas implementasi 12 Paket Kebijakan Ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan serta investasi ke dalam negeri.

Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan, Pokja Percepatan dan Efektivitas ditantang untuk memastikan implementasi 12 Paket kebijakan yang digulirkan sejak 9 September 2015 sudah sesuai dengan harapan pemerintah.

"Kadin juga memberikan masukan tentang sejumlah hal yang belum sempurna, belum berjalan, serta belum adanya payung hukum hingga regulasi yang sering adanya ganjalan," ujar Rosan di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/6/2016).

Satgas dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 80 Tahun 2016 yang terdiri atas empat Pokja. Keberadaan keempat Pokja ini diharap mampu mendorong arus masuk perdagangan, investasi, dan daya saing Indonesia di pentas internasional.

"Sebenarnya 12 Paket Kebijakan Ekonomi ini adalah bagian kecil ‎dari seluruh kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Konsistensi Pokja menyelesaikan masalah deregulasi akan membantu upaya pemerintah mengundang arus masuk investasi asing maupun lokal untuk mengerjakan berbagai proyek," papar dia.

Rosan juga berharap agar Pokja ini juga mampu menyelesaikan sumbatan masalah (bottleneck) yang sering terjadi pada investor saat menanamkan modalnya di Indonesia. Maka itu, diperlukan payung hukum untuk mencegah terjadinya sengketa terhadap penyelesaian bottleneck tersebut.

Menurutnya, selama ini, bottleneck yang ada pada 12 paket kebijakan ekonomi belum diselesaikan secara serius oleh pemerintah. Maka itu, dibutuhkan payung hukum untuk memastikan penyelesaian masalah tersebut agar tidak terjadi sengketa.

"Belum ada Peraturan Presiden dan belum ada Peraturan Menteri. Payung hukum diperlukan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sebab hal itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat internasional maupun masyarakat kita. Regulasi apa saja yang harus disempurnakan," pungkas Rosan.


(SAW)