Dirjen Pajak Tegaskan Tak Ada Perpanjangan Periode Pertama Tax Amnesty

Suci Sedya Utami    •    Rabu, 21 Sep 2016 16:42 WIB
tax amnesty
Dirjen Pajak Tegaskan Tak Ada Perpanjangan Periode Pertama <i>Tax Amnesty</i>
Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi. (FOTO: ANTARA/Agung Rajasa)

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan tak akan memperpanjang masa periode pertama penerapan tax amnesty.

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan dalam Undang-Undang tax amnesty disebutkan masa periode pertama ialah dari Juli hingga 31 September 2016, atau tiga bulan setelah UU diterbitkan. Pemerintah, kata Ken, tak akan menerbitkan peraturan pengganti perundang-undang (Perppu) untuk memperpanjang.

"Enggak ada diskusi perpanjangan. UU tidak mengamanatkan itu," kata Ken, ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2016).

Dirinya menyatakan, sejauh ini penerapannya masih sesuai dengan ketentuan dalam UU tax amnesty. Jika mengatakan diperpanjang, menurut Ken, dalam UU pun periodenya diperpanjang hingga 31 Maret 2017 atau masuk periode ke tiga dari yang sebelumnya direncanakan hanya diterapkan tahun ini.

Pengamat pajak sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo menyatakan mengirim petisi ke Presiden Joko Widodo untuk memperpanjang masa periode pertama penerapan tax amnesty. (Lihat Petisi)

Dirinya beranggapan program tax amnesty membutuhkan sosialisasi yang tidak mudah dan peraturan teknis yang diterbitkan hingga akhir Agustus 2016, sehingga memangkas waktu dan kesempatan yang dimiliki para wajib pajak yang sangat antusias untuk mengikuti program ini.

Menurut dia waktu semakin sempit di periode pertama untuk wajib pajak dapat menikmati tarif terendah. Namun pemahaman yang terlambat, kebutuhan waktu memantapkan hati, dan persiapan yang tidak mudah berpotensi merenggut hak wajib pajak untuk dapat ikut amnesti pajak di periode pertama. Tentu saja dapat dibayangkan dampak dan akibat dari hilangnya kesempatan ini.

Wajib Pajak berpotensi mendapat perlakuan tidak adil akibat kesempatan dan perlakuan yang tidak sama, terlebih yang baru beberapa waktu terakhir mengerti program ini. Beban warga negara juga akan semakin berat karena begitu memasuki periode dua, tarif uang tebusan akan meningkat 50 persen dari periode satu.

Selain memberatkan juga akan berdampak pada rendahnya partisipasi yang pada gilirannya mengakibatkan target, sasaran, dan tujuan program amnesti pajak tidak tercapai. Melalui perpanjangan periode satu,  dia menganggap DJP juga berkesempatan mempersiapkan diri dengan lebih baik, termasuk menyempurnakan aturan teknis, menyederhanakan formulir, prosedur, sistem teknologi untuk administrasi, dan tidak perlu memperpanjang jam kerja karena waktu pelayanan yang lebih panjang.

"Untuk itu, kami mohon Presiden Jokowi mendengarkan aspirasi rakyat yang berharap perpanjangan periode satu hingga akhir November 2016, demi memberi kesempatan yang sama dan membuka peluang program ini mencapai hasil optimal. Presiden segera menerbitkan Perppu sebelum berakhirnya Periode I, demi suksesnya amnesti pajak sebagai jembatan menuju sistem perpajakan yang lebih adil dan bersendikan gotong royong demi kemandirian bangsa," jelas Prastowo.


(AHL)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

1 month Ago

Republik Sentilan Sentilun malam ini bertema "Pascareshuffle Mau Apa?" menghadirkan A…

BERITA LAINNYA