Pemerintah Diminta Hanya Mengintip Rekening WNA

Husen Miftahudin    •    Rabu, 21 Jun 2017 14:51 WIB
aeoi
Pemerintah Diminta Hanya Mengintip Rekening WNA
Ilustrasi. (FOTO: MI/Atet Dwi Pramadia)

Metrotvnews.com, Jakarta: Penerapan aturan wajib lapor rekening perbankan kepada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan disentil legislator Aturan tersebut diminta untuk tidak perlu mewajibkan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) melainkan ditujukan hanya kepada Warga Negara asing (WNA).

Anggota Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo mengatakan, sejak awal pemerintah menyatakan jika kewajiban yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 untuk mengakomodir kerja sama Indonesia dalam perjanjian internasional Automatic Exchange of Information (AEoI). Bila demikian, maka seharusnya yang perlu mendapat perhatian adalah WNA.

"Ini kan dikeluarkan untuk mengakomodir AEoI di bidang perpajakan. Kalau begitu kan yang diinginkan oleh setiap negara adalah pertukaran informasi soal warga negaranya," ujar Donny, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu 21 Juni 2017.




Dia mencontohkan pada negara lain yang hanya ingin mendapatkan data rekening bank warga negaranya yang tinggal atau memarkir dananya di luar negeri. Hal serupa juga diinginkan Pemerintah Indonesia dengan meminta data rekening bank WNI yang menyimpan uangnya di negara lain.

"Kita butuh data WNI yang ada di sana. Sama juga dengan mereka, mereka ingin data warga mereka yang di sini. Ini berarti kan sama-sama warga asing," kata dia.

Selain itu, mengenai batas nilai rekening yang wajib dilaporkan ke pihak perpajakan juga harus mengikuti kesepakatan internasional. Jika dalam AEoI ini disepakati minimal USD250 ribu atau sekitar Rp3,3 miliar (kurs Rp13.500 per USD), maka Indonesia juga harus menerapkan hal yang sama.

"Harus sama, ya itu kan kepentingan mereka juga. Mereka yang diuntungkan kalau batas di Indonesia lebih kecil. Atau misalnya kita kan enggak bisa intip yang USD100 ribu. Yang rugi kita," pungkas dia.

 


(AHL)