Komisi VI Merestui Pemangkasan Anggaran Kementerian BUMN Rp45 Miliar

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi VI DPR RI memberikan restu pengurangan pagu anggaran belanja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp45 miliar.

Pimpinan sidang, Wakil Ketua Komisi VI Teguh Juwarno mengatakan persetujuan yang diberikan tersebut tentunya sesuai dengan amanat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2017.

"Komisi VI setujui penghematan efisiensi belanja barang Kementerian BUMN sesuai Inpres," kata Teguh dalam rapat kerja bersama Menteri BUMN yang diwakilkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 13 Juli 2017.

Teguh mengatakan, hasil keputusan ini nantinya akan dilaporkan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR. Teguh meyakini, efisiensi yang dilakukan tak akan mengganggu kinerja Kementerian BUMN.

Baca: Serapan Belanja Baru 26%, Anggaran Kementerian BUMN Dipangkas Rp45 Miliar

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 mengamatakan efisiensi untuk anggaran Kementerian BUMN sebesar Rp45 miliar yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2017. Sehingga setelah dikurangi pagunya menjadi sekitar Rp189,8 miliar dari pagu awal di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 induk Rp234,87 miliar.

Dalam menjalankan amanat Inpres tersebut, Kementerian BUMN menyisir beberapa pos belanja seperti penghematan di sisi lelang dan swakelola yang tidak digunakan, perjalanan dinas baik dalam negeri maupun luar negeri, rapat di luar kantor, serta kegiatan yang belum dilakukan proses lelang.

Selain itu, Komisi VI juga memahami capaian serapan belanja Kementerian BUMN yang belum maksimal hingga melewati masa pertengahan tahun. Laporan yang disampaikan yakni dari pagu belanja Rp234,87 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, anggaran yang sudah terserap sebesar 26 persen atau Rp62,29 miliar. Namun, angka tersebut belum termasuk anggaran untuk kontrak baru yang telah ditandatangani Rp28,07 miliar, yang jika ditambahkan maka realisasinya 34 persen dari pagu.

"Komisi VI dapat memahami realisasi anggaran Kementerian BUMN per 5 Juli 2017," jelas Teguh.


(AHL)