HIPMI Apresiasi Keputusan Jokowi Cabut Relaksasi DNI

Annisa ayu artanti    •    Rabu, 28 Nov 2018 18:59 WIB
hipmidaftar negatif investasi
HIPMI Apresiasi Keputusan Jokowi Cabut Relaksasi DNI
Presiden Jokowi -- Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli

Jakarta: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengapresiasi keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang akhirnya mencabut relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI). Kebijakan tersebut masuk dalam salah satu isi paket kebijakan XVI. 

Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anggawira mengatakan, langkah Jokowi sudah tepat. Sebab, beberapa poin dalam DNI tersebut masih bisa ditangani oleh pengusaha dalam negeri.

"Saya rasa ini respon yang positif dari pak presiden mendengarkan banyak masukan dari kami karena hal-hal yang kemarin soal DNI kan ini banyak sekali jenis-jenis usaha yang sebetulnya bisa dilakukan pengusaha dalam negeri UMKM dan tidak terlalu membutuhkan teknologi dan investasi yang besar," tutur Anggawira kepada Medcom.id, Rabu 28 November 2018.

Anggawira menuturkan, sekitar 18 jenis usaha yang masuk dalam DNI bisa dikerjakan oleh pengusaha dalam negeri sehingga tidak perlu dilepas ke asing. Jenis kegiatan usaha tersebut beberapa di antaranya, di sektor kayu dan pariwisata.

"Itu kan tidak harus, musti lepas ke luar," ucap dia.

Ia pun mengimbau pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan. Khususnya kebijakan di sektor ekonomi karena bisa berdampak langsung kepada dunia usaha.

"Sekarang sudah masuk masa-masa kampanye politik ya jadi saya rasa harus berhati-hati juga Pak Presiden untuk membuat kebijakan sektor ekonomi," pungkas dia.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo memastikan mencoret kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dari paket kebijakan ekonomi ke-16. 

Keputusan itu diambil setelah mendapatkan aspirasi dari Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan Roslani, dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil.
 
"Saya pastikan akan saya keluarkan relaksasi DNI, sudah saya putuskan di sini," tegas Jokowi saat sambutannya di penutupan Rapimnas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Solo.
 
Jokowi menyampaikan peraturan presiden (Perpres) tersebut belum sampai ke tangannya. Namun, dia menegaskan akan mengikuti keinginan Kadin dan Hipmi untuk menghapus kebijakan relaksasi DNI.

 


(Des)


Struktur BP Batam Dipastikan Tidak Berubah

Struktur BP Batam Dipastikan Tidak Berubah

36 minutes Ago

Struktur organisasi dari BP Batam dipastikan tidak berubah meski figur pemimpin dalam organisas…

BERITA LAINNYA