Investor Butuh Regulasi yang Konsisten

Suryopratomo    •    Sabtu, 25 Nov 2017 13:12 WIB
papuainvestasi
Investor Butuh Regulasi yang Konsisten
Pengamat pajak Yustinus Prastowo. (FOTO: ANTARA/Puspa Perwitasari)

Jayapura: Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo melihat kebijakan fiskal dan perpajakan banyak yang tidak sinkron, sehingga membingungkan pengusaha. Salah satunya di Bumi Cendrawasih, Papua.

Demikian disampaikannya usai Dies Natalis ke-55 Universitas Cenderawasih, Seminar Pengembangan Investasi bagi Pembangunan Papua: Peluang dan Tantangan Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam (SDA) bagi Kesejahteraan Masyarakat, di Jayapura, Sabtu, 25 November 2017.

Menurut dia, Papua mempunyai potensi sumber daya alam (SDA) yang sangat besar dan membutuhkan tata kelola yang baik. Terutama kebijakan fiskal yang mendukung bagi daya tarik investasi, termasuk memberikan kepastian hukum.

"Apa yang sekarang absen dari kebijakan fiskal adalah norma besar yang menjadi payung bagi seluruh proses bisnis dalam sektor pertambangan khususnya yang ada di Papua ini. Kita membutuhkan suatu regulasi yang konsisten," jelasnya.

Sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat masih banyak kendala investasi berupa regulasi di tingkat pemerintah daerah, permasalahan pajak, isu tenaga kerja, lahan, dan juga infrastruktur.

"Kendala investasi di pemerintah daerah harus diselesaikan dengan membangun sebuah sistem," kata Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kendala utama penghambat investasi di daerah ialah data-data investor yang belum tersimpan secara online. Selain itu, persyaratan dan standar berinvestasi justru dijadikan sebagai prasyarat bagi investor.

Meski demikian, pemerintah berhasil membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan tiga jam layanan izin investasi. Hal itu terbukti dari nilai investasi yang masuk ke Indonesia terus mengalami kenaikan sejak 2012. Tercatat di 2016 total investasi yang masuk baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp613 triliun.


(AHL)