Pembangunan Nasional Bisa Terhambat Rendahnya Kepatuhan Pajak

Eko Nordiansyah    •    Rabu, 14 Mar 2018 19:35 WIB
perpajakan
Pembangunan Nasional Bisa Terhambat Rendahnya Kepatuhan Pajak
Perpajakan (ANT/Andika Wahyu).

Jakarta: Pengamat Perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam menilai tingkat kepatuhan pajak di Indonesia saat ini masih sangat rendah. Hal tersebut menyebabkan rencana pemerintah untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan akan sulit tercapai.

"IMF mensyaratkan suatu negara dapat melakukan pembangunan berkelanjutan kalau tax ratio-nya 12,5 persen minimal. Sementara tax ratio kita 10,8 persen, kalau pembangunan belum memenuhi harapan kita semua ya harap maklum," kata dia di Jakarta, Rabu, 14 Maret 2018.

Dirinya menambahkan, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia yang masih rendah tercermin dari rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang berada di level 10,8 persen. Padahal, International Monetary Fund (IMF) mensyaratkan tax ratio sebesar 12,5 persen untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, struktur penerimaan pajak di Tanah Air juga menghadapi anomali yang cukup membuat reformasi pajak belum berjalan maksimal. Salah satu indikatornya adalah penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi di Indonesia yang sangat rendah, padahal di negara-negara lain PPh orang pribadi secara rata-rata jauh lebih tinggi.

Di Indonesia, lanjut dia, penerimaan PPh orang pribadi diluar PPh 21 itu angkanya 2016 0,5 persen dari total pajak, 2017 0,7 persen dari total pajak. Sementara itu di negara maju penerimaan PPh orang pribadi bisa dua kali lipat jika dibandingkan dengan penerimaan PPh badan.

"Sementara Italia misalnya, penerimaan PPh badan itu 3,9 persen sementara orang pribadi 16,8 persen. Belgia penerimaan orang pribadi 15,3 persen dan PPh badan hanya 3 persen dari PDB. Jadi angkanya bisa dua kali lipat dari penerimaan badan," pungkasnya.

Meski demikian, Indonesia punya modal dasar yang sangat bagus agar struktur penerimaan perpajakan semakin baik. Pertama, Indonesia sudah melakukan tax amnesty dan kedua, pertukaran informasi data perpajakan dalam konteks domestik dan internasional yang akan dijalankan oleh Indonesia.


(SAW)