Menimbang Keadilan Pajak e-Commerce

   •    Sabtu, 07 Oct 2017 15:18 WIB
pajak e-commerce
Menimbang Keadilan Pajak <i>e-Commerce</i>
Ilustrasi. (FOTO: AFP)

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sedang menyiapkan aturan pajak yang akan diterapkan pada pelaku bisnis elektronik atau e-commerce.

Sontak rencana itu membuat pelaku usaha di bidang e-commerce bersuara. Mereka meminta penerapan aturan baru itu dilakukan secara hati-hati. Tujuannya agar denyut ekonomi yang sedang berderap kencang di ekonomi digital ini tidak mendadak letih darah atau lesu karena pelaku usahanya berhamburan keluar.

Ada alasan masuk akal yang dikemukakan oleh para pelaku usaha yang bergerak di bidang e-commerce. Seperti yang dikemukakan oleh Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (Idea) Aulia Marinto, para penjual daring memiliki banyak channel untuk berjualan. Para pelapak, biasa para pedagang daring disebut, tidak tunggal berjualan melalui kanal marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Mereka juga bisa berjualan melalui kanal media sosial (medsos) seperti Facebook, Instagram, dan Twitter.

Bila pungutan pajak hanya diterapkan pada kanal marketplace, para pelapak hampir pasti akan keluar dari kanal itu dan lebih mengaktifkan jualannya pada kanal-kanal di medsos sehingga para pengelola marketplace akan kehilangan secara signifikan pendapatan dari pendapatan komisi yang diperoleh dari para pelapaknya.

Ada isu keadilan yang digaungkan para pelapak agar pemerintah tidak segera buru-buru menerapkan aturan perpajakan itu.

Namun, sejatinya tidak memungut pajak dari transaksi yang terjadi di dunia digital sejatinya juga bentuk dari ketidakadilan. Bayangkan, toko-toko yang berjualan barang setiap hari harus melakukan pungutan dan pembayaran pajak. Padahal, barang yang diperjualbelikan notabene sama.

Aparat pajak menyebut bahwa pungutan pajak terhadap bisnis di online bukanlah hal yang sama sekali baru. Transaksi daring itu sekadar objek pajak yang belum dipajaki atau dipungut.

Wajar saja bila pemerintah inging memungut pajaknya. Apalagi bila melihat potensinya yang semakin besar. Katakanlah bila saat ini transaksi e-commerce telah mencapai Rp394 triliun. Dengan dikenai PPh dengan tarif satu persen saja, ada potensi penerimaan Rp3,9 triliun. Belum lagi dari dari PPN. Bisa berkali-kali lipat.

Ini memang baru hitung-hitungan kasar di atas kertas. Bisa saja sebenarnya transaksi online itu telah dibayarkan pajaknya oleh para pelapak karena sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self assesment.

Sebagai upaya untuk menerapkan keadilan bagi seluruh wajib pajak, pungutan pajak di e-commerce merupakan sebuah keharusan. Namun, kemampuan pemerintah memberikan level playing field yang sama dengan mampu menjangkau kanal medsos juga harus dipenuhi sebab temanya tetap sama, yakni keadilan. (Media Indonesia)

 


(AHL)