Payung Hukum Pajak e-Commerce Masih Tunggu Masukan Pelaku Usaha

Suci Sedya Utami    •    Kamis, 12 Oct 2017 19:44 WIB
pajak e-commerce
Payung Hukum Pajak <i>e-Commerce</i> Masih Tunggu Masukan Pelaku Usaha
E-Commerce. MI/ARYA MANGGALA.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah tak jadi mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan mengatur mengenai pajak kegiatan transaksi jual beli online (e-commerce) pekan ini seperti yang digembar-gemborkan Ditjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Kemenkeu, Arif Yanuar mengatakan draf PMK masih dirancang. Pihaknya baru akan berbincang dengan pelaku e-commerce pekan ini.

"Sampai saat ini masih kami bahas dan pelajari masukan dari berbagai pihak," kata Arif pada Metrotvnews.com, Kamis 12 Oktober 2017.

Dia mengatakan, sebenarnya secara konsep pihaknya telah membuat rancangan aturan tersebut. Namun tentu butuh masukan dan pertimbangan dari berbagai pihak.

Arif mengatakan nantinya aturan tersebut akan mengatur mekanisme pengenaan pajak dalam hal ini pajak pertambahan nilai (PPN) apakah nantinya akan dibebankan pada marketplace seperti Tokopedia, Buka Lapak dan lain sebagainya, atau pada jasa pengirim (kurir).

"Masih jadi pembahasan yang memungut dan menyetor siapa, apakah pihak marketplace atau penerima pembayaran," tutur dia.

Lebih lanjut, tambah Arif, setelah masukan ditampung dan dirancang dalam peraturan yang dikerjakan oleh DJP, maka setelahnya akan diserahkan pada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk ditinjau, disetujui dan ditandatangani untuk menjadi payung hukum yang sah.

Sebelumnya, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan akan mengatur cara pembayaran sampai objek yang bisa dipungut dalam e-commerce. Dia mengatakan pada pekan ini aturan itu bisa keluar. 

"Minggu depan (keluar) pajak e-commerce," tutur Ken, ditemui di Gedung BEI, SCBD Sudirman, Jakarta, Jumat 6 Oktober 2017.

 


(SAW)