Tahun Depan, Sistem Perizinan bakal Terintegrasi

   •    Kamis, 12 Oct 2017 09:57 WIB
paket kebijakan ekonomikemudahan berusaha
Tahun Depan, Sistem Perizinan bakal Terintegrasi
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir. (ANTARA FOTO/R Rekotomo)

Metrotvnews.com, Jakarta: Untuk mempermudah perizinan, pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi ke-16 berupa Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dengan menerapkan sistem perizinan terintegrasi (single submission). Sistem itu direncanakan beroperasi pada Februari 2018.

"Sekarang tahap persiapan, satgas akan menata semuanya termasuk tempat, sistemnya, prosedurnya, nanti diharapkan mungkin Februari (2018) sudah mulai masuk tahap uji coba," ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, Rabu 11 Oktober 2017.

Iskandar menyebut, gedung yang akan digunakan sebagai tempat yang melayani seluruh perizinan usaha di Indonesia tersebut direncanakan akan berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. "Rencananya di (kawasan) Kuningan, gedung lama milik pemerintah," ucapnya.

Jika nantinya satgas single submission tersebut beroperasi, semua perizinan terkait dengan proyek di pusat dan daerah akan melalui lembaga tersebut. Saat ini meskipun sudah ada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), badan tersebut hanya mengurusi sembilan izin untuk investasi. Investor tetap mengurus izin di sektor masing-masing, bahkan di pertambangan perizinan di luar BKPM mencapai 100 perizinan.

"Nanti minta perizinan usaha diajukan melalui online melalui kantor yang nanti akan didirikan, nanti (izinnya) masuk paralel ke semua instansi terkait dan bisa dipantau sampai di mana hambatannya karena transparan. Jadi, tidak akan lama-lama lagi seperti sekarang yang bisa satu tahun lebih," jelasnya.

Dalam prosedur single submission tersebut, kata Iskandar, jika izin dari instansi terkait tidak diproses dalam waktu dua minggu, pengajuan dianggap telah disetujui. "Sistemnya memproses langsung setuju. Nanti canggih seperti negara lain. Jadi, tidak ada high cost economy lagi," pungkasnya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, melalui kebijakan tersebut, pemerintah ingin mempercepat proses penerbitan perizinan, berusaha sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kepastian waktu dan biaya dalam peroses perizinan, dan meningkatkan koordinasi serta sinkronisasi kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.

"Sistem tersebut dilatarbelakangi kondisi pelayanan saat ini yang masih parsial dan tidak terintegrasi." (Media Indonesia)

 


(AHL)