Pengambilan Kebijakan Harus Memanfaatkan Momentum

M Studio    •    Rabu, 29 Nov 2017 12:01 WIB
bank indonesia
Pengambilan Kebijakan Harus Memanfaatkan Momentum
Gubernur BI Agus Martowardojo.

Jakarta: Bank Indonesia (BI) menggelar pertemuan tahunan untuk menyampaikan pandangan mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan, prospek, dan arah kebijakan pada 2018. Ke depan, Indonesia harus memanfaatkan momentum dalam mengambil kebijakan.
 
Pertemuan bertema Memperkuat Momentum ini dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), pimpinan lembaga negara, para menteri, kepala daerah, pimpinan perbankan, korporasi nonbank, akademisi, pengamat ekonomi, serta perwakilan sejumlah lembaga internasional.
 
Dalam sambutannya, Jokowi menyatakan pentingnya memanfaatkan momentum dalam pengambilan kebijakan. Menurutnya, saat ini ada pergeseran pola konsumsi hingga tumbuhnya bisnis model baru.
 
"Momentum yang ada sekarang ini harus kita betul-betul ambil manfaatnya, karena dalam tiga tahun terakhir sudah banyak sekali kemajuan di bidang ekonomi yang kita capai bersama," kata Jokowi di Jakarta Convention Center, Selasa, 28 November 2017, malam.

Klik: BI Prediksi DPK Perbankan Tumbuh 11% di 2018

Jokowi mengungkapkan, 30 tahun terakhir  Indonesia banyak mengalami lompatan kemajuan di bidang ekonomi. Salah satunya memperoleh status layak investasi oleh tiga lembaga rating. Kemudahan berusaha atau ease of doing business juga meningkat dari peringkat 106 ke 72. Jumlah turis asing bertambah 25 persen pada akhir 2017.
 
"Seluruhnya patut membawa optimisme bagi dunia usaha Indonesia," imbuh dia.
 
Dalam kesempatan itu, Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan pemanfaatan momentum dalam mendukung perbaikan ekonomi Indonesia sangat diperlukan di tengah pemulihan ekonomi global.
 
"Dengan pertumbuhan ekonomi global yang tak hanya lebih tinggi namun lebih merata, ekonomi Indonesia pun mencatat penguatan," imbuh dia.


 
Menurutnya ekonomi Indonesia masih mengalami tantangan, baik global maupun domestik meski makro ekonomi dan sistem keuangan Indonesia tetap terjaga.
 
BI tetap fokus menelurkan kebijakan untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. Di bidang moneter, bank sentral akan memperluas implementasi GWM rata-rata hingga mencakup GWM rupiah dan GWM valas baik bagi bank konvensional maupun syariah.
 
"BI juga akan terus mengembangkan swaplindung nilai non-dolar AS dengan memperluas jenis mata uang yang dapat ditransaksikan, serta melakukan berbagai penguatan lainnya," tambah Agus.

Klik: Langkah BI Capai Pertumbuhan Kredit 12% di 2018

Sedangkan kebijakan makro prudensial, ke depan fokus pada tiga aspek penting. Pertama, implementasi buffer likuiditas makroprudensial sebagai bentuk penyempurnaan giro wajib minimum sekunder. Kedua, implementasi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIMP) sebagai bentuk penguatan loan to funding ratio. Ketiga, peningkatan efektivitas instrumen makroprudensial
 
BI juga akan terus mengembangkan usaha mikro kecil menengah yang diselaraskan dengan pengendalian inflasi dari sisi suplai, serta mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui implementasi blueprint ekonomi dan keuangan syariah.
 
"Di bidang sistem pembayaran, BI terus mendorong interkoneksi dan interoperabilitas instrumen, kanal, dan infrastruktur pembayaran ritel domestik di bawah payung Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). BI juga memperkuat elektronifikasi untuk mendukung program pemerintah, serta akan mengeluarkan aturan bagi pelaku teknologi finansial," paparnya.
 
Pertumbuhan ekonomi pada 2018 diyakini kisaran 5,1-5,5 persen dengan inflasi 3,5+1 persen. Pertumbuhan dana pihak ketiga dan kredit perbankan pada 2018 masing-masing diperkirakan sebesar 9-11 persen dan 10-12 persen. Defisit transaksi berjalan, meski diperkirakan sedikit meningkat, namun tetap di bawah tiga persen dari PDB.
 
Pada periode 2019-2022, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat hingga mencapai kisaran 5,8-6,2 persen pada 2022, dengan inflasi sebesar 3+1 persen dan defisit transaksi berjalan yang menurun dan tetap di bawah tiga persen dari PDB.


(TRK)