Menkeu Pangkas DAU-DBH Daerah yang tak Jalankan Mandatory Spending

Suci Sedya Utami    •    Rabu, 06 Dec 2017 20:34 WIB
apbn
Menkeu Pangkas DAU-DBH Daerah yang tak Jalankan <i>Mandatory Spending</i>
Menkeu Sri Mulyani. MI/Susanto.

Jakarta: Kementerian Keuangan tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (R-PMK) yang mengatur sanksi bagi daerah yang belum menjalankan mandatory spending atau belanja wajib sesuai dengan porsi yang ditentukan oleh konstitusi dalam UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan Sri Muluyani Indrawati menjelaskan mandatory spending yang dimaksud yakni untuk bidang pendidikan 20 persen dari seluruh anggaran belanja serta bidang kesehatan lima persen bagi pemerintah pusat dan 10 persen bagi pemerintah daerah. Dalam evaluasi, Ani sapaan akrabnya menemukan, banyak daerah yang belum menjalankan mandatory spending.

"Pendidikan 20 persen ini ternyata tidak diikuti oleh APBD," kata Ani dalam acara sosialisasi transfer daerah dan dana desa 2018, di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Desember 2017.

Dirinya mengatakan, ada 142 daerah yang belum mengalokasikan belanja pendidikan dengan porsi 20 persen. Serta ada 180 daerah yang belum mengalokasikan 10 persen belanja kesehatan.

Selain itu, dalam transfer daerah dan dana desa dimandatkan bahwa 25 persen dana yang diberikan pada daerah untuk dipergunakan dalam kepentingan pembangunan infrastruktur.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan saat ini 302 daerah yang menerima transfer daerah belum mengalokasikan 25 persennya untuk infrastruktur

Padahal, kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, mandatory spending merupakan belanja yang langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat.

'Mandatory ini harus dikaji sehingga tidak hanya belanjanya yang ditambah tapi kualitasnya juga harus diperhatikan," tutur dia.

Lebih jauh dirinya menambahkan, 37 persen APBD digunakan untuk belanja pegawai atau bayar gaji PNS daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo mengatakan bagi daerah yang tidak melakukan mandatory spending, maka pemerintah pusat akan menunda pencairan atau bahkan memangkas dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH). Pemangkasan dilakukan apabila ketika ditunda dan diberikan peringatan namun daerah tak mengindahkan.

"Misalnya mandatory kesehatan 10 persen, dia memenuhi lima persen, yang kita kurangi lima persen. Itu akan kita  lakukan yang sama pada pendidikan 20 persen dan infrastruktur 25 persen," kata Boediarso. Adapun penerapan aturan sanksi tersebut, rencananya bakal diterapkan pada 2018.


(SAW)

The Fed Naikkan Suku Bunga AS

The Fed Naikkan Suku Bunga AS

1 day Ago

Federal Reserve AS atau bank sentral AS pada akhir pertemuan kebijakan dua harinya pada Rabu wa…

BERITA LAINNYA