Beri Kelonggaran, Presiden Perpanjang Administrasi Amnesti Pajak

Desi Angriani    •    Jumat, 23 Sep 2016 18:16 WIB
tax amnesty
Beri Kelonggaran, Presiden Perpanjang Administrasi Amnesti Pajak
Presiden Joko Widodo. (FOTO: ANTARA/Widodo S. Jusuf)

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo memberi kelonggaran dalam program amnesti pajak dengan jalan memperpanjang masa administrasi hingga akhir tahun ini.

Juru Bicara Presiden Johan Budi mengatakan, masa pelaporan kebijakan pengampunan pajak ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Bahwa yang ditempuh adalah memperpanjang persyaratan administrasi itu (dipermudah administrasinya). Itu kan sudah dijelaskan Menkeu. Itu nanti diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK)," kata Johan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/9/2016).

Dia menegaskan, deklarasi atau repatriasi tetap dilakukan paling lambat akhir September bila masih ingin menikmati tarif tebusan sebesar dua persen.

"Jadi link-nya sampai September. Misalnya daftar 29 September, tapi kan belum selesai administrasinya. Ya enggak apa-apa. Administrasinya dilengkapi setelah 30 September tapi deklarasinya tetap sebelum akhir September," jelas mantan Juru Bicara KPK ini.

Dengan demikian, Pemerintah tak perlu memperpanjang periode pertama pelaksanaan amnesti pajak. Sebab, perpanjangan periode amnesti membutuhkan waktu lama untuk harus merevisi Undang-undang atau menerbitkan Perppu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengundang pengusaha kelas kakap ke Istana untuk mensosialisasikan kelonggaran administrasi kebijakan amnesti pajak pada Kamis 22 September malam. Hadir Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Chandra Lie, Arifin Panigoro dan Aguan serta taipan Indonesia lainnya. Mereka mengaku akan berpartisipasi demi mencapai target tebusan program amnesti pajak sebesar Rp165 triliun.


(AHL)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

1 month Ago

Republik Sentilan Sentilun malam ini bertema "Pascareshuffle Mau Apa?" menghadirkan A…

BERITA LAINNYA