Realisasi Defisit APBN 2017 Diyakini hanya 2,67%

   •    Selasa, 14 Nov 2017 09:29 WIB
defisit anggaranapbn 2017
Realisasi Defisit APBN 2017 Diyakini hanya 2,67%
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara. (Foto: MTVN/Desi Angriani)

Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih memproyeksikan defisit anggaran pada akhir 2017 bisa mencapai 2,67 persen terhadap PDB atau di bawah target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar 2,92 persen terhadap PDB.

"Kita sudah buat proyeksi untuk dua bulan ke depan, dan masih yakin outlook defisitnya di 2,67 persen," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Senin 13 November 2017.

Suahasil menjelaskan perkiraan realisasi itu telah memperhitungkan optimalisasi penerimaan dari sektor pajak maupun penyerapan belanja negara yang hingga akhir tahun bisa mencapai 95 persen.

"Kita akan melihat pengeluaran karena tidak semua bisa dilakukan dengan cepat. Untuk transfer ke daerah hingga akhir tahun juga ada yang masih dihitung ulang," ungkapnya.

Baca: Menkeu: Defisit Anggaran Tetap Jadi Arah Kebijakan Fiskal 2017

Karena itu, ia menyakini proyeksi defisit anggaran tersebut tidak akan mendekati target dalam APBN-P dan masih di bawah batas yang perkenankan dalam UU yakni sebesar tiga persen terhadap PDB.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat defisit anggaran hingga akhir September 2017 telah mencapai Rp275,6 triliun atau sekitar 2,02 persen terhadap PDB. Realisasi itu berasal dari pendapatan negara dan hibah yang telah mencapai Rp1.099,4 triliun atau 63,3 persen dari target serta belanja negara Rp1.375 triliun atau 64,5 persen dari pagu.




Di sisi lain, pemerintah tengah mengkaji objek barang kena cukai baru, yakni emisi kendaraan bermotor. Ekstensifikasi objek cukai selain bertujuan meningkatkan penerimaan negara, juga dalam rangka mengurangi polusi udara.

"Pengenaan (cukai) emisi dalam konteks pengendalian lingkungan karena mobil (kendaraan bermotor) dengan emisi karbondioksida (CO2) tinggi itu berkontribusi (terhadap polusi udara) lebih banyak," ungkap Suahasil.

Sejauh ini mekanisme pengenaan cukai terhadap emisi kendaraan bermotor masih dikaji BKF. Secara garis besar, sambung dia, indikator pengenaan cukai akan memasukkan komponen kadar CO2 yang dihasilkan.

Rantai pengenaan cukai menyasar produsen kendaraan yang nantinya dibebankan pada konsumen melalui harga jual kendaraan. Sebelumnya kendaraan bermotor dengan CC besar sudah dikenai pajak penjualan atas barang mewah. (Media Indonesia)


(AHL)