Regulasi Tax Holiday Baru Tarik Investasi Sektor Industri Hulu

Kautsar Widya Prabowo    •    Rabu, 11 Apr 2018 06:19 WIB
tax holiday
Regulasi <i>Tax Holiday</i> Baru Tarik Investasi Sektor Industri Hulu
Pajak (ANT/Arief Priyono).

Jakarta: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjelaskan implementasi keluarnya Pajak Penghasilan (PPh) atau tax holiday baru dapat memperluas kelompok bidang usaha, terutama di sektor hulu.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan, sektor hulu tersebut seperti industri logam, kimia, farmasi, dan petrokimia berbasis gasifikasi batu bara.

"Dengan adanya investasi di hulu, kita akan lebih menghemat devisa melalui subtitusi impor sekaligus menghasilkan devisa bagi negara dari hasil produk ekspor," ujarnya dalam keterangan pers, Jakarta, Selasa, 10 April 2018.

Ia menambahkan, penerapan kebijakan tersebut dapat memanfaatkan gasifikasi atau proses perubahan bahan bakar padat secara termokimia menjadi gas dalam batu bara sehingga memiliki nilai jual lebih tinggi, seperti di Tanjung Api-Api.

"Industri petrokimia yang berbasis gasifikasi ini bisa memanfaatkan banyaknya batu bara. Ini akan mendorong investasi di sektor tersebut," paparnya.

Menperin pun mengimbau agar fasilitas tax holiday ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku industri dalam upaya memperkuat struktur dan meningkatkan daya saing manufaktur nasional.

"Ini meminimalisasi bahan baku impor, sehingga penyerapan kepada bahan baku lokal semakin meningkat," tegasnya.

Di samping itu, Menperin menambahkan, pihaknya juga telah mengusulkan fasilitas super deductible tax. Pemotongan pajak ini akan diberikan kepada industri yang akan melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta industri yang melakukan kegiatan litbang.

"Jadi, kalau ada industri yang investasi di bidang vokasi sebesar Rp1 juta, dia akan mendapatkan fasilitas 200 persen, sehingga Rp2 juta dipotong pajaknya. Sedangkan, industri yang akan melakukan kegiatan litbang, dia keluar biaya Rp1 miliar, mereka mendapat fasilitas 300 persen atau Rp3 miliar," pungkasnya.

Kebijakan tersebut telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 tahun 2018 yang telah diundangkan pada tanggal 4 April 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh).


(SAW)