Investasi Dana Haji di Infrastruktur untuk Menutup Kebutuhan

Eko Nordiansyah    •    Jumat, 10 Nov 2017 17:41 WIB
dana haji
Investasi Dana Haji di Infrastruktur untuk Menutup Kebutuhan
Ilustrasi. (FOTO: MTVN/M. Rizal)

Surabaya: Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyebut jika penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur adalah hal yang wajar. Sebab dana yang disetorkan oleh para calon jemaah haji sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya.

Anggota Badan Pelaksana Investasi BPKH Beny Witjaksono mengatakan, kebutuhan dana haji sebenarnya mencapai Rp70 juta. Namun karena dana yang disimpan diinvestasikan terlebih dulu maka dana sebesar Rp35 juta yang dibayarkan menjadi cukup untuk pelaksanaan ibadah haji.

"Jadi tiap tahun itu, lembaga kita ini harus mencari tambahan dana sebesar Rp35 juta per orang. Caranya bagaimana? Ya itu tadi, investasi harus bagus, biaya juga harus ditekan," kata Benny ditemui di Grand City Convention Center, Surabaya, Jumat 10 November 2017.

Dirinya menambahkan, pembiayaan di sektor infrastruktur menjadi salah satu alternatif untuk mengelola dana haji. Hanya saja proyek infrastruktur yang dipilih harus memiliki pengembalian (return) yang bagus serta risiko kegagalannya kecil.

"Infrastruktur itu ada tiga, satu yang proyek, greenfield, dan groundfield, yang paling tinggi itu yang proyek. Tapi risikonya besar. Proyek baru dibangun, tanahnya nanti enggak bisa dibebaskan, ada demo segala macam, proyeknya molor, jadi enggak berhasil," jelas dia.

Sementara itu, proyek greenfield juga dirasa belum optimal karena proyeknya belum masuk tahap konstruksi. Sedangkan yang groundfield dinilai yang paling memungkinkan untuk alokasi dana haji. Sayangnya dengan risiko yang kecil return yang dihasilkan juga kecil.

"Kami sedang menunggu arahan dari PP-nya. UU tidak menyebutkan clear. UU hanya menyebutkan, boleh bank syariah, boleh surat berharga, boleh emas, boleh investasi langsung, boleh investasi lainnya. Nah berapa persen, ya belum tahu kita," pungkasnya.

 


(AHL)