PPATK Kirim Hasil Analisa Aliran Dana Rp18,9 Triliun ke Ditjen Pajak

M Rodhi Aulia    •    Senin, 09 Oct 2017 12:16 WIB
pajakperpajakanstandard charteredaeoi
PPATK Kirim Hasil Analisa Aliran Dana Rp18,9 Triliun ke Ditjen Pajak
Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae. Foto: Media Indonesia

Metrotvnews.com, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah melakukan analisa terkait aliran dana nasabah Indonesia sebesar USD1,4 miliar atau setara Rp18,9 triliun yang masuk ke Singapura. Hasil analisis sudah diserahkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Yang kita sampaikan itu terkait dengan sejumlah perusahaan dan pengusaha WNI. Benar tidaknya dugaan tax fraud, itu tergantung hasil investigasi DJP yang berwenang untuk urusan itu," kata Wakil Ketua PPATK Dian Erdiana Rae, kepada Metrotvnews.com, di Jakarta, Senin 9 Oktober 2017.

Baca: Aliran Dana Rp18,9 Triliun ke Singapura Sudah Lama Diendus PPATK

Dian mengakui, tidak menutup kemungkinan ada indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari transaksi tersebut. Namun, dia tidak mau berspekulasi. "Apakah ada indikasi TPPU? Bisa saja. (Tapi) kita tidak akan buru-buru menyimpulkan itu. PPATK masih terus mendalami kemungkinan TPPU-nya," katanya

Untuk penjelasan lebih detail terkait pergerakan dana besar ini maka semua pihak diminta menunggu hasil investigasi yang dilakukan DJP. Hal itu, kata Dian, agar tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. "Kita akan terus koordinasi dengan DJP, atau aparat penegak hukum lain just in case ada tindak pidana lain (selain tax fraud)," tegasnya.

Baca: Nasabah yang Transfer Dana USD1,4 Miliar Bisa Diberi Sanksi Sosial 

Regulator di Eropa dan Asia sedang menyelidiki terkait kasus transaksi di Standard Chartered ini. Transaksi ini disebut-sebut terjadi pada akhir 2015 dari British Channel Island of Guernsey, sebuah pulau di bawah pengawasan Inggris, ke Singapura.
 
Aset yang disimpan di unit kepercayaan Guernsey untuk sebagian besar klien Indonesia, beberapa di antaranya berhubungan dengan militer. Aset tersebut dipindahkan pada akhir 2015 sebelum Kepulauan ini mengadopsi Standar Pelaporan Umum (CRS), kerangka kerja global untuk pertukaran data pajak, di awal 2016. Standard Chartered diketahui telah menutup operasinya di pulau tersebut pada tahun lalu.




(FZN)