Legislator Pertanyakan Pagu Anggaran Kemenkeu Naik 12,5% di 2018

Desi Angriani    •    Rabu, 14 Jun 2017 14:20 WIB
kementerian keuanganrapbn 2018
Legislator Pertanyakan Pagu Anggaran Kemenkeu Naik 12,5% di 2018
Gedung Parlemen (MI/SUSANTO)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga untuk 2018 mengajukan alokasi pagu indikatif sebesar Rp45,72 triliun. Adapun total alokasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun ini yang hanya sebesar Rp42,17 triliun.

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Hendrawan Supratikno menilai pagu anggaran yang diusulkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati cukup tinggi yakni naik sebanyak 12 persen. Ia meminta agar angka tersebut harus dipaparkan dalam kinerja yang lebih spesifik dan jelas.

"Logika bisa saja angka dinaikkan. Tapi, tingkat inflasi tidak sebesar ini. Ada pencapaian tertentu yag harus ditunjukkan begitu," kata Hendrawan, yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, dalam rapat kerja di Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 14 Juni 2017.

Namun lonjakan pagu anggaran tersebut akan masuk akal bila dialokasikan untuk mengoptimalkan kebijakan pertukaran informasi keuangan untuk perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEol). Termasuk juga untuk pertemuan tahunan International Monetary Fund(IMF)-World Bank (WB) yang digelar di Bali pada 12 sampai 14 Oktober 2017.

"Apakah karena dua hal ini sehingga lonjakannya lebih besar. Itu bisa dijelaskan," ungkap dia.

Hal serupa disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Menurutnya kenaikan pagu anggaran sangat mencolok untuk unit Sekretariat Jenderal Kemenkeu yang mencapai sebesar Rp20,87 triliun. Sementara tugas terberat berada di Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu.

"Tugas berat ada di DJP dan Bea Cukai, namun uangnya dipegang di kesekjenan semua. Sedangkan dia hanya jalankan fungsi jabatan fungsional, optimalisasi kemenkeu, alumni mengabdi untuk negeri," tutur Misbahkun.

Menurutnya, banyak tunjangan yang tadinya berada di Ditjen Pajak Kemenkeu kemudian ditarik ke Sekjen. Adapun anggaran untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kemenkeu hanya dialokasikan sebesar Rp166,58 miliar.

"Setelah saya pelajari, ternyata banyak tunjangan yang tadinya ada di Ditjen ditarik ke Sekjen," ungkapnya.

Berdasarkan unit kerja di lingkungan Kemenkeu, komposisi pagu anggaran 2018 diusulkan sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal Kemenkeu sebesar Rp20,87 triliun.
2. Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kemenkeu Rp166,58 miliar.
3. Ditjen Pajak Kemenkeu Rp6,21 triliun.
4. Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu Rp3,35 triliun.
5. Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Rp134,52 miliar.
6. Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Rp131,55 miliar.
7. ‎Ditjen Perbendaharaan yang memperoleh pagu Rp12,5 triliun termasuk didalamnya anggaran Badan Layanan Umum (BLU) Sawit.
8. Ditjen Kekayaan Negara sebesar Rp872,91 miliar.
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) sebesar Rp671,71 miliar.
10. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp157,41 miliar di 2018.

 


(ABD)