Jadi Senjata Buru WP

Pemerintah Siapkan Aturan Turunan Pasal 18 UU Pengampunan Pajak

Suci Sedya Utami    •    Rabu, 10 May 2017 20:29 WIB
tax amnesty
Pemerintah Siapkan Aturan Turunan Pasal 18 UU Pengampunan Pajak
Illustrasi. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RPP) turunan dari pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang menjadi senjata bagi otoritas pajak untuk mengejar wajib pajak (WP) demi mengamankan penerimaan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hal tersebut usai rapat dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution di kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

baca : Meski Nyepi, Kantor Pajak Tetap Layani Tax Amnesty dan SPT

"Kita bersama-sama dengan Menko Perekonomian dan Mensesneg untuk memfinalkan bentuk RPP-nya, sehingga ini bisa jelas bagi tim pajak untuk bisa menjalankan," kata Ani, Rabu 10 Mei 2017.

Dia bilang, RPP diharapkan bisa dirampungkan dan dikeluarkan pada semester I. Sebab dalam rapat kali ini draf RPP tersebut sudah disepakati mengenai interpretasi dan akan diselesaikan oleh tim pajak dan Kemensesneg.

Sementara itu, Darmin mengatakan pemerintah akan berusaha merampungkan RPP tersebut dalam waktu secepat mungkin, yakni dalam satu bulan mendatang.

Dirinya menjelaskan, penyusunan aturan turunan dibuat untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak maupun aparat pajak. Sebab dalam UU tax amnesty tidak mengaturnya secara rinci.

"Maka kita harus buat rincian tarifnya berapa, dendanya berapa. Itu harus diatur secara jelas sehingga enggak ditaksirkan lain," kata Darmin.

Ditjen Pajak telah mengimbau sebelumnya akan menggunakan pasal 18 setelah masa tax amnesty berakhir.

Pasal 18 mengamanatkan jika DJP menemukan data harta yang belum dilaporkan pada surat pernyataan harta (SPH) maka harta tersebut dianggap sebagai penghasilan dan dikenai pajak penghasilan (PPh) dengan tarif normal dan juga sanksi 200 persen dari pajak yang sudah dibayarkan.

Selain itu, bagi wajib pajak uang tidak ikut tax amnesty dan setelah Maret DJP menemukan adanya harta yang tidak dilaporkan dalam SPT, maka harta tersebut dianggap sebagai penghasilan dan dikenakan pajak beserta sanksi yang berlaku.





(SAW)