Jatim Target Pertumbuhan Ekonomi 5,3% di 2017

Amaluddin    •    Kamis, 13 Oct 2016 07:25 WIB
pertumbuhan ekonomi
Jatim Target Pertumbuhan Ekonomi 5,3% di 2017
Gubernur Jatim Soekarwo menjadi pembicara dalam seminar nasional di Surabaya, MI - Arya Manggala.

Metrotvnews.com, Surabaya: Kondisi makroekonomi yang tidak stabil membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur berbenah pada struktur rancangan Perda tentang APBD Jatim Tahun Anggaran 2017.

Pemprov Jatim pun memproyeksikan beberapa poin penting untuk memperbaiki perkembangan ekonomi global di 2017 dibanding 2016.

"Pertama, pertumbuhan ekonomi 2017 mencapai 5,3 persen," kata Gubernur Jatim Soekarwo, di Surabaya, Rabu (12/10/2016).

Kedua, inflasi 2017 bisa terkendali pada kisaran 4 persen. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan akan stabil pada kisaran Rp13.300 per USD.

Kemudian pendapatan daerah, kebijakan pada rancangan Perda Prov Jatim tentang APBD 2017 diarahkan untuk memenuhi target pendapatan daerah. Beberapa langkah yang dilakukan, yakni melalui penagihan pajak secara door to door, dan pemberitahuan masa pajak secara elektronik, bekerjasama dengan swasta atau BUMN, dan memperbanyak titik penempatan ATM Samsat Jatim.

Pada sektor retribusi daerah, dilakukan perbaikan pelayanan pada UPT dan Balai penghasil. Sedangkan penerimaan dari sektor lain pendapatan asli daerah yang sah dilakukan dengan cara mendorong kinerja BUMD. "Diharapkan berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kepentingan bersama rakyat Jatim," ujarnya.

Kemudian, lanjut Pakde Karwo, dalam substansi RAPBD 2017 ini ada program peningkatan mutu pelayanan dasar. Antara lain program BOSDA, MADIN, Jamkesda, pengembangan taman posyandu dan ponkesdes, pengembangan kualitas SDM melalui SMK mini, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pengembangan industri dan perdagangan melalui misi dagang dan kantor perwakilan dagang, pengembangan koperasi dan UMKM, peningkatan kedaulatan pangan, peningkatan infrastruktur, serta kemaritiman dan kelautan.

"Adapun kekuatan RAPBD 2017 sebesar Rp23,6 triliun. Dana tersebut terdiri dari pendapat asli daerah (PAD) sebesar Rp14 triliun, dana Perimbangan Rp8 triliun," pungkasnya.


(SAW)