Menkeu Sebut Peserta Tax Amnesty tak Perlu Minta SKB Pajak

Suci Sedya Utami    •    Rabu, 15 Nov 2017 16:05 WIB
tax amnesty
Menkeu Sebut Peserta <i>Tax Amnesty</i> tak Perlu Minta SKB Pajak
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. (Foto: MTVN/Desi Angriani)

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menanggapi keluhan wajib pajak yang merasa kesulitan bahkan ditolak saat meminta permohonan surat keterangan bebas (SKB) setelah ikut tax amnesty atau pengampunan pajak.

Perlu diketahui, SKB dianggap oleh para peserta tax amnesty sebagai insentif bagi mereka untuk mendapatkan pembebasan pajak penghasilan (PPh) saat melakukan balik nama atas harta yang dideklarasikan.

Ani mengatakan berdasarkan laporan yang diperoleh dari Dirjen Pajak Ken Dwijugiastiadi, SKB tidak perlu dikeluarkan sebab, wajib pajak saat melaporkan suerat pernyataan harta (SPH) dianggap telah mewakili.

"Saya sudah cek ke Pak Ken persoalannya apa? Kemungkinan itu persoalannya bahwa para notaris yang akan balik nama atas aset-aset yang dideklarasikan waktu itu mereka butuh SKP. Yang seharusnya tidak perlu. Karena dengan SPH yang dulu diterbitkan di tax amnesty itu sudah memadai," kata Ani di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu 15 November 2017.

Dengan adanya SPH tersebut, kata Ani, secara UU sudah diterima sebagai deklarasi bahwa harta yang dilaporkan adalah atas nama wajib pajak yang bersangkutan. Sehingga tak perlu lali mendapatkan SKB untuk mendapatkan pembebasan pajak saat mengurus balik nama.

"Kalau sekarang mereka akan legalisasi dari aset tersebut sebenarnya tidak perlu lagi SKP. PMK-nya sudah jelas," ujar dia.

Namun demikian, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan bahwa dirinya telah meminta pada Direktorat Jenderal Pajak untuk memeriksa laporan tersebut. Ani menjamin, jika memang ada persoalan yang dihadapi wajib pajak, pihaknya siap membantu.

"Tapi saya minta semua jajaran pajak, Dirjen dan seluruh kanwil untuk periksa seberapa banyak kasus itu dan apa penyebabnya sehingga menimbulkan berita mengenai berbagai hal yang tidak benar mengenai peprpajakan," jelas dia.

Sebagai informasi, ketentuan mengenai SKB tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 tentang Pengampunan Pajak. Dalam aturan tersebut tertulis: Pajak penghasilan terhutang atas pengalihan hak dibebaskan dengan syarat terlebih dulu memperoleh surat keterangan bebas pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan yang diberikan fasilitas pengampunan pajak.

Pembebasan pajak penghasilan berlaku untuk penghasilan atas pengalihan harta berupa tanah dan bangunan yang masih atas nama pihak perantara (nominee), pemberi hibah, pewaris, atau salah satu ahli waris. Selain itu, berlaku juga untuk pengalihan harta berupa saham.

 


(AHL)