Menkeu Sebut Suap Oknum Ditjen Pajak bukan Tax Amnesty

Eko Nordiansyah    •    Kamis, 24 Nov 2016 19:57 WIB
tax amnesty
Menkeu Sebut Suap Oknum Ditjen Pajak bukan <i>Tax Amnesty</i>
Menkeu Sri Mulyani. (FOTO: MTVN/Husen Miftahudin)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut jika kasus suap yang menimpa seorang oknum Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bukan terkait program amnesti pajak. Suap dari pengusaha ini bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung pada 2016.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kasus suap RR kepada Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak berinisial HS merupakan suap untuk pembebasan atau pengurangan beban pajak dari wajib pajak tersebut.

"Kalau ini tidak ada hubungannya dengan tax amnesty. Ini adalah kewajiban pajak yang harus dibayar pada 2016, dan mereka ingin supaya wajib pajaknya dikurangi atau bahkan dihilangkan, makanya menyuap pegawai pajak, agar pajak mereka dihilangkan," kata dia di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11/2016).

Dirinya menambahkan, aksi suap semacam ini bisa merugikan negara dan menguntungkan pihak tertentu. Untuk itu ke depannya, Ditjen Pajak diharapkan memperbaiki sistem database yang dimiliki agar tidak bisa disalahgunakan oleh oknum tertentu.

"Tentu ini merugikan negara tapi menguntungkan perusahaan dan oknum. Ini kita akan terus melakukan perbaikan kalau database kita semakin bagus ketika ada perusahaan tidak membayar pajak kalau itu hilang bisa dideteksi," jelas dia.

Ke depan, Sri Mulyani akan menambah investasi untuk meningkatkan sistem informasi dan teknologi (IT) di Ditjen Pajak. Selain itu, pengawasan melalui IT juga lebih mempermudah kerja para pegawai pajak untuk melayani masyarakat.

"Makanya investasi di bidang IT sistem database akan menjadi penting. Karena dalam pembayaran pajak bisa terus dimonitor, dan pengawasan kepada pegawainya itu sendiri terus dilakukan," pungkasnya.


(AHL)