Pajak e-Commerce Diharapkan Tingkatkan Penerimaan Negara

   •    Senin, 14 Jan 2019 07:41 WIB
pajak e-commerce
Pajak <i>e-Commerce</i> Diharapkan Tingkatkan Penerimaan Negara
Ilustrasi. (FOTO: AFP)

Jakarta: Pemerintah telah menerbitkan peraturan perlakuan perpajakan bagi pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce). Kebijakan itu diyakini dapat mendongkrak penerimaan negara.

"Saya yakin akan besar seiring switching bisnis ke online," kata Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo kepada Media Indonesia, Minggu, 13 Januari 2019.

Yustinus mengungkapkan, dari tahun ke tahun, tren nilai transaksi e-commerce terus meningkat. Sebut saja Bukalapak, nilai transaksinya naik dari Rp10 triliun (2016) menjadi Rp40 triliun (2017). Sementara itu, nilai transaksi di Tokopedia dari Rp12 triliun (2016) menjadi Rp26,4 triliun (2017). Hal yang sama juga tampak dari Blanja.com dari Rp1,3 triliun (2016) menjadi Rp2 triliun (2017).

Yustinus pun mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Pasalnya regulasi tersebut sudah cukup lama ditunggu untuk memberi kepastian bagi para pelaku usaha dan aparatur pajak di lapangan.

Baca: Kemenkeu Terbitkan Aturan Perlakuan Perpajakan E-Commerce

"Secara substansi cukup moderat karena lebih fokus pada pengaturan hak dan kewajiban yang bersifat umum, dan menekankan registrasi sebagai wajib pajak bagi para pedagang. Tidak ada jenis pajak baru sehingga kewajiban yang ada terkait PPh, PPh final PP 23, dan PPN (bagi yang memenuhi syarat)," tuturnya.

Menurut Yustinus, kunci keberhasilan PMK tersebut salah satunya ada pada pemilik platform. Pasalnya pemilik platform tersebut akan menjadi tulang punggung pemastian pedagang memiliki NPWP sebelum mendaftar di sebuah platform. Untuk itu, sambungnya, sosialisasi, koordinasi, dan pengawasan yang bagus.

Perlakuan Sama

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan aturan pajak e-commerce sebagai bentuk perlakuan yang sama antara pelaku usaha e-commerce dan pelaku usaha konvensional. Menurut dia, tidak ada jenis pajak, objek pajak, atau tarif pajak yang baru dalam ketentuan PMK tersebut. "Sebenarnya mereka tetap dikenakan pajak juga sesuai ketentuan umum sebagaimana pelaku usaha konvensional. Jadi, PMK ini sifatnya penegasan saja," terangnya.

Ia mencontohkan bagi pelaku e-commerce baik pedagang maupun penyedia jasa/pelapak yang omzetnya tidak lebih dari Rp4,8 miliar, mereka bisa memanfaatkan PPh final UMKM 0,5 persen dari omzet. "Juga tidak wajib menjadi PKP (pengusaha kena pajak) dan dipungut PPN kalau omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun," jelasnya. (Media Indonesia)

 


(AHL)


Trump Prediksi AS-Tiongkok Capai Kesepakatan
Akhiri Perang Dagang

Trump Prediksi AS-Tiongkok Capai Kesepakatan

1 day Ago

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memprediksi Amerika Serikat akan mencapai kesepakata…

BERITA LAINNYA