Opini WTP LKPP 2016, Menkeu: Raihan Pertama Selama 12 Tahun

Dian Ihsan Siregar    •    Jumat, 19 May 2017 19:59 WIB
lkpp
Opini WTP LKPP 2016, Menkeu: Raihan Pertama Selama 12 Tahun
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: ANTARA/Widodo S. Jusuf)

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan pemeriksa Keuangan (BPK)‎ memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016. Opini WTP atas LKPP tersebut adalah audit yang terbaik dan pertama kali dicapai oleh pemerintah selama 12 tahun semenjak pertama kali LKPP disusun dan diaudit oleh BPKM.

"Kondisi keuangan pemerintah pusat 2016 dapat WTP berdasarkan hasil pemeriksaan LKPP 2016 oleh BPK. Opini WTP itu tertinggi dan terbaik untuk sebuah laporan keuangan untuk pertama kalinya kita mendapatkan," ‎kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati‎, ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak, Jakarta, Jumat 19 Mei 2017.

‎Peningkatan kualitas LKPP dari tahun ke tahun, ‎menurut Sri Mulyani, terlihat pada peningkatan jumlah Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang mendapatkan opini WTP, dari 56 LKKL di 2015 menjadi 74 LKKL di 2016. 

Selain itu, tercermin juga dari menurunnya jumlah temuan LKPP, dari 22 temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP 2015 menjadi sebelas temuan LHP KPP di 2016.

"Dan juga tercermin dari nilai transa‎ksi entitas (TAE) telah diyakini kewajarannya oleh BPK, penatausahaan BMN yang semakin baik yang ditandai dengan pencatatan transfer masuk dan transfer keluar BMN yang diyakini kewajarannya, juga pencatatan saldo anggaran lebih (SAL) yang jauh lebih akurat dibandingkan dengan tahun sebelumnya," jelas Ani, sapaan akrabnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas LKPP, ‎diakui Ani, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Pencapaian opini WTP dimaksud salah satunya karena pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi permasalahan yang menjadi pengecualian opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP di 2015.

"Kami telah berhasil menyelesaikan suspen, perbedaan realisasi belanja negara yang dilaporkan Kementerian Lembaga yang dicatat oleh Bendahara Umum Negara. Ini dilakukan dengan membangun single database melalui e-rekon dan sistem informasi penyusunan LKPP yang lebih baik, sehingga tidak ada lagi suspen pada LKPP di 2016," jelas Ani.

Meskipun LKPP 2016 telah berbuah manis meraih opini WTP, lanjut Ani, BPK juga telah menyampaikan masih ada temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan. Temuan itu tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LKPP di 2016.

"Terhadap temuan itu, pemerintah akan membuat rencana tindak lanjut yang terukur, menyelesaikannya dan menyampaikan penyelesaian kepada BPK," tutup Ani.


(AHL)