DJP Kaji Jenis Pajak Baru bagi Perusahaan OTT Asing

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 16 Jun 2017 07:35 WIB
pajak
DJP Kaji Jenis Pajak Baru bagi Perusahaan OTT Asing
Pejalan kaki melintasi papan sosialisasi pembayaran pajak secara online (MI/ARYA MANGGALA)

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang mengkaji peraturan pajak khusus untuk transaksi digital ekonomi (e-commerce) terutama untuk perusahaan Over The Top (OTT) asing seperti Google, Facebook, Twitter, dan Youtube yang mendapatkan keuntungan dari hasil bisnis di Indonesia.

Kepala Subdit Manajemen Transformasi DJP Kemenkeu Heru Marhanto Utomo mengatakan, salah satu poin kajian yakni menetapkan jenis pajak baru bagi usaha e-commerce. Kebijakan seperti itu menjadi penting dilakukan dengan harapan ada rasa keadilan termasuk guna memacu penerimaan negara dari aspek pajak.

"Masih dalam tahap kajian," kata Heru, dalam sebuah diskusi mengenai 'Dilema Pengenaan Aktivitas Pajak Bisnis Digital Ekonomi', di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis 15 Juni 2017.

Dia mengaku, DJP Kemenkeu masih melihat benchmark dari negara lain di antaranya kebijakan diverted profit tax atau menciptakan jenis pajak baru dengan tarif yang lebih tinggi dibandingkan dengan tarif normal (25 persen). Kebijakan ini telah diterapkan secara efektif di Inggris pada 2015.

Selain itu, ada juga multilateral anti avoidance law atau menciptakan jenis pajak baru dengan tarif yang lebih tinggi dibandingkan dengan tarif normal (40 persen). Kebijakan ini telah efektif diterapkan di Australia pada 2017.

Kemudian ada equalization levy atau menciptakan jenis withholding tax baru dengan tarif enam persen. Withholding tax merupakan pajak yang dipotong oleh pihak ketiga, misalnya, pajak yang dikenakan pengusaha pada konsumen layaknya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun dalam hal ini bentuknya PPh. Ini sudah diterpkan di India pada 2016.

Lalu ada juga consumption taxation on cross border supllies of services yakni menunjuk perusahaan OTT sebagai pemungut PPN. Ini diterapkan di Jepang pada sejak 2015.

"Namun opsi kita yang diverted profits tax atau multilateral anti avoidance law. Kalau untuk yang di India sepertinya tidak berjalan, karena itu seperti menggeser beban pajak pada konsumen," pungkas Heru.

 


(ABD)