Dirjen Pajak Sebut Tidak Ada Pejabat Negara di Aliran Dana Rp18,9 Triliun

Suci Sedya Utami    •    Selasa, 10 Oct 2017 06:00 WIB
pajakperpajakanstandard charteredaeoi
Dirjen Pajak Sebut Tidak Ada Pejabat Negara di Aliran Dana Rp18,9 Triliun
Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan dari 81 nama pemilik aliran dana sebesar USD1,4 miliar atau setara Rp18,9 triliun melalui Standard Chartered Plc dari Guernsey ke Singapura tak ada yang merupakan pejabat negara.

"Dari 81 tidak ada pejabat TNI, pejabat Polri, dan penegak hukum lainnya atau pejabat negara," tegas Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi, di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta Selatan, Senin 9 Oktober 2017.

Otoritas membantah bahwa aliran dana tersebut digunakan untuk pembelian senjata. Ken mengatakan, 81 nasabah Indonesia itu murni merupakan pebisnis yang bergerak dalam berbagai bidang atau sektor. Namun Ken enggan untuk menyebutkan sektor mana saja.



"Jadi, ini murni pebisnis. Macam-macam jenis usahanya, pokoknya semua jenis usaha ada," tutur Ken.

Seperti diketahui, Regulator di Eropa dan Asia sedang menyelidiki Standard Chartered Plc (Stanchart). Penyelidikan tersebut berkaitan dengan dugaan adanya transfer aset klien, yang sebagian besar dari Indonesia, sebesar USD1,4 miliar dari Guernsey ke Singapura.

Mengutip Bloomberg, penyelidikan dilakukan atas kemungkinan peran dari staf Stanchart dalam melakukan transfer aset klien bank swasta tersebut dari British Channel Island of Guernsey ke Singapura. Transfer terjadi sebelum aturan transparansi pajak baru diberlakukan.

 


(ABD)