Hindari Krisis, Jokowi Diminta Tunda Pembangunan Infrastruktur

Desi Angriani    •    Selasa, 17 Oct 2017 06:55 WIB
pertumbuhan ekonomiinfrastrukturkonstruksiekonomi indonesia
Hindari Krisis, Jokowi Diminta Tunda Pembangunan Infrastruktur
Ilustrasi (FOTO ANTARA/Andika Wahyu)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok negeri. Program nawacita tersebut rupanya mendapat kritik dan masukan dari para politikus dan pengamat ekonomi. Tentu disayangkan mengingat kebutuhan infrastruktur yang menjawab persoalan sangat dibutuhkan sekarang ini.

Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menilai, Presiden Joko Widodo perlu menunda sejumlah pembangunan proyek infrastruktur untuk menghindari krisis menjelang tahun politik. Bila Presiden tidak memotong belanja infrastuktur maka defisit anggaran kemungkinan besar mencapai tiga persen.

"Krisis kecil akan terjadi kalau Pak Jokowi tidak mau motong belanja Infrastrukturnya dan defisitnya akan menjadi tiga persen dan itu tidak boleh," kata Faisal, dalam sebuah diskusi, di Hermitage Hotel Menteng, Jakarta, Senin malam 16 Oktober 2017.

Menurutnya, proyek pembangunan yang perlu ditunda pemerintah ialah infrastuktur yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau melalui BUMN. Salah satunya proyek jalan tol dan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT).

"Sejumlah BUMN mengindikasikan semakin kuat ketidakmampuan Adhi karya meneruskan LRT dan Wijaya Karya tidak sanggup lagi bangun jalan tol," tutur dia.

Faisal menyarankan Presiden untuk mengumumkan penundaan sejumlah proyek infrastuktur sebelum terjadi perubahan cukup signifikan pada November mendatang. Dia meyakini keputusan tersebut dapat dimaklumi masyarakat jika dijelaskan secara logis menggunakan data dan fakta.

"Declare dari sekarang. Oke kerena pendapatan negara tidak seperti yang diharapkan saya akan menunda barang setahun pembangunan infrastruktur A, B, C. Saya tidak akan mencairkan Penyertaan Modal Negara (PMN), karena saya anggap masih bisa ditunda," tuturnya.

Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Keterpaduan Pembangunan Adang Saf Ahmad mengatakan, pemerintah ingin mengerek daya saing dan mengurangi kesenjangan antarwilayah dengan membangun proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, tol, pelabuhan, bandara, dan jalur KA.

"Kami juga menggarap proyek infrastruktur pendukung untuk meningkatkan daya saing antarwilayah, seperti pembangunan tujuh bendungan, tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan program 1 juta rumah yang telah mencapai 2 juta unit," kata Adang Senin 21 Agustus 2017.

Dalam dua setengah tahun terakhir, Kementerian PUPR tengah menuntaskan pembangunan ruas tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatra sepanjang 568 km.  Gencarnya pembangunan infrastruktur, kata Adang, berakibat indeks daya saing infrastruktur Indonesia melompat dari peringkat ke-72 pada 2015 menjadi ke-62 pada 2016 dan peringkat ke-60 pada 2017.


(ABD)