Pemerintah Jokowi Bagikan 23 Ribu Ha Tanah Bersertifikat ke Masyarakat

Suci Sedya Utami    •    Selasa, 14 Nov 2017 13:40 WIB
sertifikat tanah gratisbank tanah
Pemerintah Jokowi Bagikan 23 Ribu Ha Tanah Bersertifikat ke Masyarakat
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. (FOTO: MI/Panca Syurkani)

Jakarta: Pemerintah Presiden Joko Widodo menyatakan telah membagikan 23 ribu tanah yang selama ini terlantar pada masyarakat untuk tujuan reforma agraria. Pemeberian tanah tersebut sekaligus dilengkapi dengan sertifikat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan selain digunakan untuk kepentingan pembangunan, tanah terlantar yang diambil alih oleh negara juga diperuntukkan untuk dibagikan pada masyarakat umum untuk dimanfaatkan.

"Sekarang ini yang sudah kita bagikan baru 23 ribu Ha," kata Sofyan di kantor Kementerian ATR, Jakarta Selatan, Selasa 14 November 2017.

Dirinya mengatakan, masyarakat yang dibagikan merupakan penduduk yang tak jauh dari lokasi tanah menganggur tersebut. Misalnya saja di Cianjur, tanaha terlantar yang dibagikan sekitar 40 Ha

"Yang tinggal di situ lebih dari 300 keluarga, jadi kita lakukan penataan kembali mana untuk jalan, mana untuk fasilitas umum mana untuk ini, selebihnya kita berikan kepada rakyat," tutur dia.

Namun, Mantan Menko Perekonomian ini mengatakan  membereskan persoalan tanah terkantar tak semudah yang dipikirkan, terkadang ada dilematika yang harus dihadapi, seperti pemilik hak guna usaha (HGU) yang tak mau menyerahkan tanahnya hingga harus behadapan di pengadilan tata usaha.

Dia bilang, tidak seperti tanah atau lahan yang diberikan pada PT Garam, atau Polri dan TNI relatif lebih mudah ketika dibebaskan. Dia bilang, pemerintah juga memberikan tanah menganggur pada TNI dan Polri untuk digunakan sebagai pusat pendidikan, serta PT Garam sebagai lahan produksi garam.

"Di Semarang 30 Ha Polri memerlukan untuk Pusdiklat. Di Sukabumi 40 Ha kita berikan untuk pelatihan TNI," jelas dia.

 


(AHL)

Pemerintah Masih Godok Pembentukan <i>Holding</i> BUMN Jasa Keuangan

Pemerintah Masih Godok Pembentukan Holding BUMN Jasa Keuangan

4 hours Ago

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menggodok pembentukan holding BUMN di sektor …

BERITA LAINNYA