Pergub Diharapkan Mampu Menyelesaikan Masalah Pengelolaan Apartemen

Tri Kurniawan    •    Senin, 06 Nov 2017 12:49 WIB
properti
Pergub Diharapkan Mampu Menyelesaikan Masalah Pengelolaan Apartemen
Kawasan Green Pramuka City di Jakarta Pusat (Foto:Antara)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengelola Apartemen Green Pramuka City optimistis Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta segera menerbitkan peraturan gubernur (pergub) yang mengatur pengelolaan rumah susun (rusun) atau apartemen.

Menurut Marketing Director Green Pramuka City Jeffry Yamin, Pemprov DKI Jakarta memiliki perhatian besar terhadap penyediaan hunian terjangkau.

“Saya optimistis dengan latar belakang keduanya (Gubernur Anies Baswedan-Wakil Gubernur Sandiaga Uno), pergub yang disusun untuk aturan teknis terkait Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Rusun yang ditunggu banyak stakeholder hunian vertikal, akan segera diselesaikan,” kata Jeffry.

Dia mengatakan, draf pergub yang mengatur pengelolaan rumah susun atau apartemen sempat disusun saat Jakarta dipimpin Pelaksana Tugas Gubernur Sumarsono. Saat itu, Sumarsono sempat mengumpulkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan masukan bagi penyusunan pergub guna mengisi kekosongan aturan tentang pengelolaan rusun tersebut.

Jeffry mencatat, saat itu Pemprov DKI sudah meminta masukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, asosiasi pengembang (REI dan Apersi), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Ombudsman, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

“Saat itu, ide Pak Sumarsono adalah dengan dikeluarkannya pergub, maka dapat menjadi diskresi dari Pemprov DKI bagi pengelola apartemen atau rumah susun di Jakarta sebelum terbit PP turunan UU Nomor 20 Tahun 2011,” ujar Jeffry.

Jeffry berharap dengan adanya pergub pengelolaan apartemen, proses penerbitan sertifikat hak milik (SHM) bagi pemilik apartemen yang selama ini rumit dan memakan waktu sangat lama, bisa lebih mudah dan cepat.

Kondisi yang berlarut ini diakuinya sering menimbulkan konflik. Jika terus dibiarkan akan mengganggu iklim pertumbuhan hunian vertikal yang menjadi pilihan paling masuk akal bagi masyarakat Ibu Kota.

Jeffry menuturkan, saat ini pengembang harus mengajukan akta pertelaan dan pemisahan terlebih dahulu kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebelum mengajukan SHM. Sedangkan akta pertelaan dan pemisahan bisa diajukan setelah semua pembangunan apartemen selesai dan memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diterbitkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI Jakarta.

Padahal, dengan konsep superblok yang bersifat pembangunan bertumbuh sesuai konsep one stop living dan kini menjadi tren di kota-kota besar, proses tersebut tentu akan sangat panjang. Sebab, pembangunan super blok berlangsung tahap demi tahap.

“Pengembang, pengelola, dan pemilik unit tentu sangat berharap kepada Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno dapat memberikan jalan keluar terhadap persoalan yang telah terjadi enam tahun terakhir,” kata dia.

Green Pramuka City yang berlokasi di Jakarta Pusat merupakan apartemen yang dibangun di atas lahan seluas 12,9 hektare dengan lingkungan berkonsep superblok, one stop living and green living untuk penghuni. Konsep awal tidak ditinggalkan, yaitu hunian berlokasi strategis di titik pertemuan Kota Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur.

Kawasan Green Pramuka City mudah dijangkau dengan akses gerbang Tol Cempaka Mas, Tol Sunter, dan Tol Rawamangun. Sebanyak 80 persen kawasan ini berupa ruang terbuka dengan pengelolaan lingkungan berkelanjutan.


(ROS)