Pemerintah Bangun Empat Pasar di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia

   •    Minggu, 04 Feb 2018 11:30 WIB
pasar
Pemerintah Bangun Empat Pasar di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia
Perbatasan Indonesia-Malaysia. Mi Syahrul Karim syahrul.

Nunukan: Pemerintah pusat kembali membangun empat pasar dengan nama Toko Indonesia di wilayah perbatasan dengan Malaysia di Provinsi Kalimantan Utara. Pasar yang diistilahkan Toko Indonesia ini khusus menjual kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di wilayah perbatasan dari produk-produk Indonesia.

Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menjelaskan, usulan Pemprov Kaltara direspon baik pemerintah pusat untuk pembangunan pasar atau Toko Indonesia ini dengan dana pembangunan bersumber dari APBN dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) atau tugas perbantuan (TP).

"2018 ini pemerintah pusat akan membangun empat Toko Indonesia di Kaltara khusus di wilayah perbatasan dengan Malaysia," ujar dia dikutip dari Antara, MInggu, 4 Februari 2018.

Dana yang disediakan pemerintah totalnya sebesar Rp24 miliar atau Rp6 miliar masing-masing toko atau pasar yang akan dibangun tersebut. Lokasi pembangunan Toko Indonesia tersebut masing-masing dua di Kabupaten Nunukan yakni Kecamatan Lumbis Ogong dan Sebatik perbatasan dengan Negeri Sabah. Kemudian dua toko lagi di Kabupaten Malinau di Kecamatan Kayan Selatan dan Kecamatan Kayan Hilir perbatasan dengan Negeri Sarawak, Malaysia.

Irianto Lambrie menerangkan, kedua Toko Indonesai di Kabupaten Nunukan berbentuk pasar pujasera sedangkan di Kabupaten Malinau berbentuk pasar saja. Kemudian, dana pembangunan toko ini akan dimasukkan dalam APBD masing-masing kabupaten maka pelelangannya juga dilakukan di daerah.

Selain bantuan dari APBN, Provinsi Kaltara juga menganggarkan melalui APBD 2018 senilai Rp13 miliar untuk pembangunan pasar di Desa Panca Agung Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan. Lalu, pembangunan pasar di Pulau Bunyu dan Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan. Pada 2017, Pemprov Kaltara telah merealisasikan pembangunan Toko Indonesia di Kecamatan Krayan dengan anggaran sebesar Rp5 miliar.


(SAW)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

11 hours Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA