Pentingnya Dukungan Pemerintah untuk Perangi Kampanye Negatif Kelapa Sawit

Eko Nordiansyah    •    Rabu, 14 Mar 2018 17:33 WIB
kelapa sawit
Pentingnya Dukungan Pemerintah untuk Perangi Kampanye Negatif Kelapa Sawit
Kelapa Sawit (ANT/Puspa Perwitasari).

Jakarta: Pelaku usaha menyebut dukungan pemerintah untuk memerangi kampanye negatif kelapa sawit Indonesia sangat diperlukan. Saat ini produk hasil industri minyak sawit Indonesia dilarang masuk ke sejumlah negara karena dianggap tidak ramah lingkungan.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono mengatakan, kehadiran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam Musyawarah Nasional (Munas) GAPKI menjadi sinyal positif untuk melawan kampanye negatif.

"Pemerintah ikut memberikan dukungan yang sangat besar kepada industri kelapa sawit ini dengan melakukan upaya-upaya advokasi, termasuk di luar negeri. Pemerintah ikut juga mendukung bagaimana memerangi kampanye negatif," ujarnya di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Maret 2018.

Dalam penyelenggaraan Munas GAPKI ke-10 mengangkat tema 'Kemitraan dengan Petani Sawit Demi Kesejahteraan Bangsa'. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pengembangan industri kelapa sawit nasional demi menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dirinya menambahkan, produksi sawit Indonesia sepanjang 2017 mencapai 41,98 juta ton. Produksi tersebut terdiri dari produk crude palm oil (CPO) sebesar 38,17 juta ton dan produk palm kernel oil (PKO) sebesar 3,05 juta ton.

Angka ini menunjukkan peningkatan produksi sebesar 18 persen jika dibandingkan dengan poduksi 2016 yaitu 35,57 juta ton. Tahun lalu produksi kelapa sawit nasional terdiri dari CPO 32,52 juta ton dan PKO 3,05 juta ton.

"Dari 38 juta ton tersebut diekspor ke lebih lima puluh negara sebanyak 31 juta ton dan untuk pasar domestik 11 juta ton. Dari 31 juta ton yang diekspor yang dalam bentuk CPO hanya tujuh juta ton. Artinya, sisanya diekspor dalam bentuk olahan. Ini membuktikan program hilirisasi pemerintah sebenarnya sudah menunjukkan hasil," pungkasnya.


(SAW)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

6 hours Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA