Penerbit Uang Elektronik Harus Setor Modal Minimum Rp3 Miliar

Desi Angriani    •    Selasa, 08 May 2018 00:09 WIB
bank indonesiatransaksi non tunai
Penerbit Uang Elektronik Harus Setor Modal Minimum Rp3 Miliar
Ilustrasi. (FOTO: AFP)

Jakarta: Bank Indonesia (BI) dalam aturan baru terkait penyelenggaraan uang elektronik mewajibkan para penerbit memiliki modal minimum Rp3 miliar saat mengajukan izin ke bank sentral.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Onny Widjanarko mengatakan besaran modal yang wajib disetor tersebut akan meningkat berdasarkan nilai akumulasi dari seluruh dana konsumen yang mengendap.

"Saat mengajukan izin pertama kali, penerbit harus memiliki modal disetor sebesar Rp3 miliar," kata Onny dalam sebuah jumpa pers di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin, 7 Mei 2018.

Onny menjelaskan bila nilai akumulasi uang yang mengendap mencapai Rp3 miliar-Rp5 miliar maka modal yang disetor naik menjadi Rp6 miliar. Selanjutnya jika nilainya terus naik hingga Rp9 miliar, maka modal disetor minimal Rp10 miliar ditambah tiga persen dari akumulasi tersebut.

"Karena uang elektronik di kartu itu hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengguna dan pemegang kartu, maka untuk melakukan ekspansi dan pengembangan layanan, perusahaan penyedia uang elektronik harus punya modal sendiri," tuturnya.

Selain itu, perusahaan penyelenggara uang elektronik selain bank harus memiliki struktur kepemilikan saham dengan 51 persen dari domestik dan berbadan hukum Indonesia. Namun saat ini ada lima penerbit uang elektronik selain bank porsi kepemilikan sahamnya didominasi asing.

Mereka diwajibkan kembali mengajukan izin e-money baru dengan ketentuan tersebut. "Lima penerbit ini kepemilikannya melanggar ketentuan 49-51 persen (asing-domestik). Dan mereka harus sesuaikan," tegas Onny.


(AHL)