Aturan Pengelolaan Ekosistem Gambut Bisa Mengurangi Kegiatan Ekonomi

Husen Miftahudin    •    Kamis, 18 May 2017 19:21 WIB
restorasi lahan gambut
Aturan Pengelolaan Ekosistem Gambut Bisa Mengurangi Kegiatan Ekonomi
Ilustrasi. (FOTO: ANTARA/Dhoni Setiawan)

Metrotvnews.com, Jakarta: Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dianggap mengganggu aspek sosial dan kegiatan ekonomi.

Dampak beleid itu antara lain menghilangkan pendapatan masyarakat setempat, berkurangnya pendapatan asli daerah dan pendapatan negara dari pajak, serta hilangnya devisa ekspor dan potensi terjadinya PHK masal.

Dirjen Agro Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto, mengakui sektor industri terdampak dari beleid PP 57/2016 karena pulp/kertas dan industrial hilir sawit mengambil bahan baku dari lahan gambut.

"Dampak yang ditimbulkan dari penerapan PP Gambut terhadap areal tanaman pokok di fungsi budidaya berubah menjadi fungsi lindung di lahan gambut seluas 780 ribu di lahan Hutan Tanaman Industri dan 1,02 juta hektare (ha) lahan sawit," ungkap Panggah dalam keterangan yang diterima Metrotvnews.com, Jakarta, Kamis 18 Mei 2017.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada 2016, kontribusi industri pulp dan kertas bagi perekonomian nasional sebanyak Rp42,5 triliun (pajak+PNBP). Sedangkan dari devisa ekspor mencapai USD5 miliar, dari lapangan kerja sebanyak 1,49 juta orang.

Sementara dari industri kelapa sawit, memberi kontribusi dari pajak dan PNBP sebanyak Rp79,5 triliun. Ekspor dan devisa sebesar USD19,6 miliar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 5,3 juta orang.

"Belum lagi investasi usaha termasuk UMKM yang di industri pulp/kertas mencapai Rp422 triliun dan sawit yang mencapai Rp112 triliun," papar Panggah.

Kontribusi dari dua sektor industri tersebut dipastikan akan menurun setelah paket regulasi gambut diberlakukan, yakni PP 57/2016 dan Permen LHK yang menjadi aturan turunannya.


(AHL)

Bank Mandiri Tunggu Pelunasan Utang Modern Internasional
Sevel Tutup

Bank Mandiri Tunggu Pelunasan Utang Modern Internasional

5 days Ago

Bangkrutnya usaha 7-Eleven (sevel) ditangan PT Modern Internasional Tbk (MDRN) meninggalkan ban…

BERITA LAINNYA