Dari 2000 hingga 2016

KPPU: 73% Laporan Berhubungan dengan Tender

   •    Selasa, 30 May 2017 16:39 WIB
kppu
KPPU: 73% Laporan Berhubungan dengan Tender
Ketua KPPU Syarkawi Rauf. ANT/SAHRUL MANDA TIKUPADANG (STR).

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan sejak 2000 hingga 2016, lembaga tersebut telah menerima sebanyak 2.537 laporan dengan komposisi didominasi oleh laporan terkait pengadaan barang/jasa atau tender dengan porsi 73 persen.

"Dari total laporan yang masuk, sekitar 73 persen adalah perkara yang terkait pengadaan barang dan jasa, baik yang terkait dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat," kata Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa 30 Mei 2017.

Menurut Syarkawi Rauf, temuan tersebut juga selaras dengan hasil temuan perkara yang ditangani oleh KPK, yaitu sekitar 80 persen kasus yang ditangani lembaga antirasuah tersebut juga bersumber dari pengadaan barang dan jasa.

Untuk itu, ujar dia, pihaknya juga telah dan akan meningkatkan kerja sama dengan KPK, seperti kedua lembaga juga telah berdiskusi pada September 2016 yang hasilnya secara bersama-sama melakukan penegakan hukum terkait perkara tender.

Sementara itu, Direktur Penindakan KPPU Gopprera Panggabean menyebutkan dominannya tender tidak berarti banyak tender yang tidak benar, tetapi ada juga beragam faktor lainnya seperti ada pihak yang kalah tender tidak terima atau karena kurang memahami aturan tender yang berlaku.

Pada periode 2000-2016 pula, KPPU telah menangani perkara sebanyak 348 dengan komposisi 245 perkara tender, 55 perkara non-tender, dan sebanyak 8 perkara keterlambatan notifikasi merger.

"Total nilai tender yang menjadi objek penanganan perkara di KPPU hingga bulan Mei 2017 adalah sekitar Rp22,5 triliun dan USD73,9 miliar," ucapnya.

Mengenai jumlah perkara yang masuk dan tidak ditindaklanjuti KPPU, Gopprera memaparkan ada beberapa kriteria sebuah laporan tidak diteruskan seperti alamat atau identitas pelapor tidak jelas, begitu juga dengan laporan yang tidak ada alat bukti awal pendukung yang juga tidak memadai. Begitu pula bila selama penyidikan tidak ditemukan alat bukti yang cukup maka juga tidak dilanjutkan.

Sedangkan sumber perkara KPPU tersebut diketahui sebanyak 83 persen berdasarkan dari laporan masyarakat, serta sebanyak 14 persen merupakan inisiatif dari lembaga KPPU itu sendiri.

Sementara perbandingan persentase jumlah perkara KPPU berdasarkan sektor industri antara lain 27 persen di sektor jasa konstruksi, 5 persen sektor migas, 5 persen alat kesehatan, 5 persen peternakan/pertanian, 4 persen ketenagalistrikan, 3 persen kepelabuhanan, serta 3 persen angkutan darat dan laut.

Sedangkan pada 2017 ini, dilaporkan terdapat 24 perkara KPPU, dan telah diputus sebanyak 7 perkara yang terdiri atas 5 perkara tender dan 2 perkara non-tender, dengan total denda yang telah dijatuhkan sebesar Rp212 miliar.

Sebagaimana diketahui, KPPU berwenang memberikan saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat. KPPU juga memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku bisnis.

Melalui UU No. 20/2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2013, KPPU berwenang mengawasi dan menegakkan hukum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku besar dengan UMKM. Selain itu, melalui penguatan dalam PP No. 57/2010, KPPU juga berwenang menerima dan mengevaluasi merger yang dinotifikasi dan dikonsultasikan.


(SAW)