idEA Minta Pemerintah Tunda Penerapan Pajak e-Commerce

Desi Angriani    •    Senin, 14 Jan 2019 12:59 WIB
kementerian keuanganpajak e-commerce
idEA Minta Pemerintah Tunda Penerapan Pajak <i>e-Commerce</i>
Ketua Umum idEA Ignatius Untung. (FOTO: Medcom.id/Desi Angriani)

Jakarta: Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) meminta pemerintah menunda pemberlakuan PMK-120 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Penerapan pajak e-commerce ini dinilai terburu-buru.

Ketua Umum idEA Ignatius Untung menilai PMK diterbitkan tanpa studi, uji publik, dan sosialisasi yang komprehensif. Bahkan, marketplace tidak diberikan ruang untuk menyuarakan terkait ketersediaan infrastruktur dan sistem untuk melakukan validasi NPWP.

"idEA meminta Kemenkeu (Kementerian Keuangan) untuk menunda dan mengkaji ulang pemberlakuan PMK-210 sambil bersama-sama melakukan kajian untuk menemukan rumusan yang tepat," ujar Untung dalam jumpa pers di Kantor idEA, Centennial Tower, Jakarta, Senin, 14 Januari 2019.

Untung menuturkan marketplace memang hanya diminta mengumpulkan NPWP dan KTP para pedagang untuk kemudian diserahkan ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Namun, sosialisasi bagi seluruh pedagang e-commerce membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

"Kalau paling aman ya menunggu kajian, kalau hitungan kasar tidak di 2019. Paling cepat di 2020 itu pun kalau semuanya lancar," ungkapnya.

Bila pemerintah memaksakan implementasi aturan tersebut maka dikhawatirkan para pedagang di marketplace akan berbondong-bondong pindah ke media sosial. Berbagai permasalahan termasuk penipuan dan perlindungan konsumen pun dikhawatirkan akan meningkat.

"Yang kita khawatirkan benefit dari sini, NPWP dan pembayaran pajak naik, biayanya enggak kecil karena meyakinkan itu butuh proses. Kita enggak mau mendikotomikan, membeli barang, artinya ada situasi yang tidak seimbang," lanjutnya.

Untung menambahkan pemberlakuan PMK-210 yang dimaksudkan demi menggenjot nilai pajak dalam jangka pendek malah menghambat pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sebab, kebanyakan pengusaha mikro masih berada pada level coba-coba alias berpendapatan Rp30 juta dalam setahun.

"Belum tentu mereka bertahan dalam beberapa bulan ke depan, di mana prioritas mereka pada tahap ini adalah untuk membangun bisnis yang bertahan dan mempertahankan konsistensi usaha, baru selanjutnya memiliki NPWP," pungkasnya.

 


(AHL)