Penyaluran Kredit Infrastruktur Masih Terganjal

Angga Bratadharma    •    Kamis, 22 Sep 2016 15:59 WIB
infrastruktur
Penyaluran Kredit Infrastruktur Masih Terganjal
Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Rafas. (FOTO: MTVN/Angga Bratadharma)

Metrotvnews.com, Belitung: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) atau Bank Mandiri mencatat ada sejumlah kendala dalam penyaluran kredit infrastruktur di Tanah Air, yang pembangunannya diharapkan mampu menjawab sejumlah persoalan di Indonesia. Meski demikian, Bank Mandiri tetap berkomitmen atas penyaluran dimaksud.

Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Rafas membenarkan ada sejumlah tantangan dalam penyaluran kredit infrastruktur di Tanah Air. Tentu persoalan ini diharapkan tidak melebar dan memberi tekanan terlalu besar dalam upaya Bank Mandiri menyalurkan kredit di infrastruktur.

"Pertama masalahnya klasik yaitu likuiditas. Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan nasional itu sudah sekitar 90 persenan. Kurang lebih seperti itu. Artinya ekspansi kredit sudah tidak ada ruang," kata Rohan, dalam Media Training Bank Mandiri 2016, di Belitung, Kamis (22/9/2016).

Meski likuiditas menjadi persoalan dalam penyaluran kredit infrastruktur, namun Rohan berharap program amnesti pajak bisa berjalan secara maksimal termasuk dana yang masuk cukup besar ke Bank Mandiri. Hal itu merupakan solusi dari persoalan likuiditas tersebut.

"Salah satu yang diharapkan perbankan adalah amnesti pajak karena akan segera menggelontorkan likuiditas baru di pasar. Apalagi, likuiditas satu rupiah di bank bisa jadi kredit Rp10," tutur Rohan.

Selain itu, lanjutnya, persoalan lainnya adalah soal pembebasan lahan. Hal semacam ini perlu ditekan sedemikian rupa sehingga proses penyaluran kredit termasuk pembangunan infrastruktur bisa berjalan secara optimal.

"Proyek infrastruktur juga terkendala soal pembebasan lahan. Tentu hal ini diharapkan bisa terselesaikan dengan baik," pungkasnya.

Sampai Rabu, 21 September, DJP Kemenkeu melalui laman resminya mencatat jumlah deklarasi harta amnesi pajak tembus Rp1.134 triliun atau mencapai lebih dari 25 persen dari target yang ditetapkan sebanyak Rp4.000 triliun.

Sementara uang tebusan Surat Pelaporan Hata (SPh) yang berhasil dikumpulkan Ditjen Pajak sebanyak Rp27,2 triliun. Surat Setoran Pajak (SPP) sebanyak Rp32,1 triliun, serta repatriasi sebesar Rp58,7 triliun. Sedangkan jumlah WP yang telah mengikuti program amnesti pajak sudah sebanyak 99.249 orang.


(ABD)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

1 month Ago

Republik Sentilan Sentilun malam ini bertema "Pascareshuffle Mau Apa?" menghadirkan A…

BERITA LAINNYA