Palangka Raya: Kepala Dinas Sosial Kalimantan Tengah Suhaemi mengatakan penyaluran bantuan dengan skema nontunai tidak hanya memastikan tepat sasaran, namun juga mempermudah pengambilan oleh penerimanya. Menurut dia, pihaknya akan mengawasi dan memastikan penyaluran bantuan nontunai tersebut tidak mengalami kendala dan tepat waktu.
"Harus lancar penyalurannya. Fungsi dari bantuan itu kan untuk meringankan beban masyarakat yang tidak mampu. Waktu penyaluran dari Kementerian Sosial kan sudah ada, itu yang harus dipastikan," kata Suhaemi di Palangka Raya dikutip dari Antara, Senin, 23 Juli 2018.
Ia memastikan penyaluran bantuan nontunai di Provinsi Kalteng akan tepat sasaran, karena mekanisme pengawasan sudah sangat baik yakni per nama dan alamat (by name by address).
Suhaemi juga mengatakan data masyarakat penerima manfaat tersebut berawal dari desa dan kelurahan, dilanjutkan ke kabupaten/kota, yang kemudian diteruskan di provinsi. Data itu juga masuk ke pusat data dan informasi (pusdatin) di kementerian terkait.
"Nama-nama yang masuk diverifikasi dari awal, masuknya juga dicek lagi.
Dari data tersebut akan terlihat, siapa saja orang yang menerima bantuan. Dari situlah dapat berapa jumlah penerima manfaat di seluruh Kalteng," ucapnya.
Data per nama dan alamat selalu diperbarui oleh kabupaten dan kota. Pembaruan data setidaknya minimal enam bulan atau satu tahun. Tujuan pembaruan data ini untuk melihat apakah ada perubahan jumlah masyarakat yang merima bantuan.
Kepala Dinsos Kalteng juga mengatakan, perubahan jumlah biasanya terjadi bila pemerima manfaat pindah domisili, tidak lagi miskin atau meninggal dunia.
"Per setahun sekali data diperbarui, tapi biasanya dimulai prosesnya sejak enam bulan. Data ini print out-nya sama di pusdatin pusat. Jadi, akan dicek terus menerus," kata Suhaemi.
(SAW)
Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita mengakui beberapa daerah Indonesia belum sepenuhnya siap melaksanakan Bantuan P…
Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita menargetkan proses transformasi bantuan sosial (bansos) Beras Sejahtera (Rastra…
Agus mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi penuh sistem penyaluran bansos. Hal ini guna meminimalisir penyelewengan.
Membangun sinergitas dalam proses penyaluran bantuan sosial secara cepat, tepat, dan akurat, Kementerian Sosial Menyelenggarakan k…
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menepis isu kenaikan alokasi bantuan sosial (bansos) tahun depan bermuatan politis…
Tubuh yang lelah akan menurunkan daya pikir dan konsentrasi. Kondisi ini berisiko menimbulkan kecela…
Tampak tak berguna, namun ternyata nongkrong bersama teman punya banyak manfaat positif.
PT Bank Sinarmas Tbk (BSIM) mengubah status kantor cabangnya yang berada di Banda Aceh menjadi Unit Usaha Syariah (UUS).
Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkomitmen untuk memprioritaskan produk-produk lokal dalam perdagangan elektronik (e-commerce)…
Ekonomi digital Indonesia memiliki potensi sebesar USD130 miliar pada 2020.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bakal memberikan penghargaan bagi pengelolaan pasar rakyat terbaik.
Pemerintah mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggenjo…
Istilah unicornĀ seringkali didengar ketika membicarakan perusahaan rintisan (startup).
Pemerintah memutuskan kebijakan penyetaraan gaji perangkat desa ditunda hingga tahun depan, 2020.
Menurut Menaker Hanif Dhakiri, koperasi pekerja mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.
Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menyakini nilai ekspor ke Korea bakal meningkat.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/PPN (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengaku fokus mendukung unicornĀ untuk mewujudka…
Perlakuan pengenaan pajak pendapatan nilai (PPN) untuk avtur bagi penerbangan domestik di Indon…